Find and Follow Us

Selasa, 21 Januari 2020 | 00:25 WIB

Warga Kemang Tolak Lahannya Diambil Jadi Trotoar

Rabu, 4 Desember 2019 | 18:03 WIB
Warga Kemang Tolak Lahannya Diambil Jadi Trotoar
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Pelebaran pedestrian atau trotoar di kawasan Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan menuai protes dari warga setempat. Pedestrian yang memakan sebagian lahan usaha itu tanpa didasari aturan yang jelas.

Kamilus Elu SH, kuasa hukum pengusaha dan warga yang terdampak pelebaran trotoar di Jalan Kemang Raya, menyampaikan bahwa sebelumnya sudah ada pertemuan antara warga pemilik dan pengguna lahan terdampak pelebaran trotoar di Kemang. Hasilnya, warga pemilik dan pengguna lahan menolak jika lahannya dijadikan trotoar.

"Kami yang terdampak tidak setuju lahan kami dijadikan trotoar. Karena mengganggu usaha kami, beda tinggi trotoar menyulitkan akses masuk, sulit parkir, usaha jadi sepi," kata Kamilus di Jakarta.

Kamilus menyampaikan, pertemuan antara warga pemilik dan pengguna lahan terdampak pelebaran trotoar di Kemang Raya digelar setelah surat yang ditujukan ke Dinas Bina Marga dan Biro Hukum DKI Jakarta tidak mendapat respons.

Menurut Kamilus, warga pemilik dan pengguna lahan yang terdampak pelebaran trotoar sudah berulangkali menanyakan dasar aturan yang mengharuskan warga pemilik dan pengguna lahan menandatangani surat perjanjian kerja sama (PKS) tentang pelebaran trotoar tersebut.

Kamilus mencontohkan, surat PKS biasanya terbit melalui Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pembangunan fasilitas umum di lahan milik pemerintah daerah.

"Misalnya mau bangun sekolah di lahan Pemda, itu ada Pergub untuk surat PKS, nanti ada retribusinya. Nah untuk di Kemang ini dasar surat PKS-nya apa? Ini kan lahan warga dan tidak ada Pergubnya," ucapnya.

Makin meresahkan, ungkap Kamilus, adalah surat PKS itu tidak memiliki masa berlaku dan dianggap tetap mengikat meski pada lain waktu terjadi peralihan pengguna atau hak milik atas lahan yang dijadikan trotoar tersebut.

"Kalau ditotal, luas lahan warga yang diambil jadi trotoar sangat besar. Ada unsur intimidasi, bangunan diancam disegel, perizinan-perizinan gedung yang tidak ada kaitan dengan trotoar juga dipermasalahkan, izin usaha diancam dicabut, bahkan logistik restoran pun sampai diteror, bila tidak mau tanda tangan PKS," sambung Kamilus.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menyebutkan, PKS adalah solusi terbaik saat ini untuk mendukung mewujudkan Kemang menjadi destinasi kelas dunia.

"Kalau ada beberapa pihak yang tidak puas itu wajar soal draf PKS. Nanti akan kami bicarakan lagi. Intinya, kami nanti akan tuangkan PKS. Kan nanti ada penggantian soal pembangunan, misalnya pagar. Pagar dalam PKS belum tersirat secara eksplisit. Nah, nanti itu akan kami jabarkan lagi," katanya usai audiensi.

Tak dipungkiri, lanjut Hari, ada kendala yang dihadapi pihaknya di lapangan terkait protes sejumlah warga yang menuntut ganti rugi. Tetapi dia optimistis masalah itu akan selesai dalam waktu dekat.

"Ya kita harapkan tidak ada masalah, pemerintah memperlakukan warganya semaksimal mungkin. Dengan diubahnya peruntukan dari kawasan pemukiman ke kawasan bisnis itu sudah ada benefit keuntungan dari warga. Jadi, pemilik lahan juga bisa manfaatkan trotoar itu misalkan kalau kafe bisa dikasih tempat duduk dan sebagainya seperti konsep di Bali. Semisal tadinya lebarnya hanya 1,5 meter untuk jalan saja bersenggolan lalu jadi 4 meter kan enak, ada kulinernya juga nanti. Sebulan lah selesai masalah itu," pungkasnya. [adc]

Komentar

x