Find and Follow Us

Jumat, 13 Desember 2019 | 00:09 WIB

Operasi Zebra Jaya

Polisi Amankan 800 Kendaraan Bermasalah Pajak

Oleh : Happy Karundeng | Selasa, 12 November 2019 | 21:23 WIB
Polisi Amankan 800 Kendaraan Bermasalah Pajak
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kasie STNK Ditektorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Arif Fazlurrahman mengatakan, pihaknya sudah secara maksimal membantu Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta dalam mencapai pendapatan pajak kendaraan di Jakarta.

"Pada operasi Zebra Jaya 2019 kemarin selama 14 hari ada 800 kendaraan yang bermasalah dengan pajak kendaraan. Dan kemudian kami arahkan langsung membayar pajak Samsat Keliling yang ada di lokasi Razia Zebra Jaya," katanya di Mapolda Metro Jaya, Selasa (12/11/2019).

Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, pihaknya menaikan tarif atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 12,5 persen. Kenakikan ini dengan alasan untuk menyamakan pajak kendaraan dengan Jawa dan Bali.

Ia menjelaskan, alasan kenaikan Pajak kendaraan supaya tidak ada kecemburuan pemilik kendaraan di Jawa dan Bali dengan pemilik kendaraan di Jakarta.

"Contohnya kita masih 10 persen, di Tangerang sudah 12,5 persen. Orang-orang Tangerang beli mobilnya di Jakarta," bebernya.

Kedua kata Faisal supaya masyarakat di Jakarta bisa berpikir dua kali jika ingin membeli kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Sehingga, kemacetan di Jakarta juga bisa diantisipasi dengan kenaikan pajak 12,5 persen.

"Yang kedua dalam rangka regulasi supaya Jakarta tidak macet. Semuanya beli di Jakarta, semua nanti mobil di Jakarta jalanan bisa gak jalan. Memang kita butuh. Tapi, tidak hanya untuk pajaknya saja. Tapi dalam rangka regulasi mengatur kendaraan yang beredar di DKI Jakarta," ucapnya.

Rencananya kenaikan pajak ini bakal dilakukan pada 10 Desember mendatang. Diharapkan masyarakat bisa memahami dengan adanya kenaikan pajak kendaraan di Jakarta.

Untuk diketahui, Tarif atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) di Jakarta naik menjadi 12,5 persen melalui Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 6 Tahun 2019. Perda yang telah disetujui DPRD DKI, juga ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada 7 November 2019, berlaku efektif mulai 10 November 2019. [adc]

Komentar

x