Find and Follow Us

Jumat, 20 September 2019 | 16:55 WIB

Sidang Gugatan Reklamasi

Pemprov DKI Sebut Tak Salahi Aturan Soal Reklamasi

Oleh : Raiy Muhammad | Rabu, 31 Juli 2019 | 21:02 WIB
Pemprov DKI Sebut Tak Salahi Aturan Soal Reklamasi
(Foto: Inilahcom/Eusebio CM)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta -Sidang gugatan penghentian proyek reklamasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta digelar hari ini, Rabu (31/7/2019).

Adapun agenda sidang hari ini ialah pembacaan jawaban Pemprov DKI atas gugatan yang diajukan PT Jaladri Kartika Pakci terhadap SK Gubernur DKI tentang pencabutan izin reklamasi.

Jawaban Pemprov DKI atas gugatan PT Jaladri Kartika Pakci dibacakan Hakim Ketua Susilowati. Tampak pula mendampingi yakni dua orang Hakim Anggota Taufik Perdana serta Edi Septa Surhaza.

Melalui jawaban pada persidangan, Pemprov DKI selaku pihak tergugat menilai gugatan atas SK Gubernur DKI tentang pencabutan izin reklamasi kedaluwarsa.

"Eksepsi mengenai gugatan penggugat kedarluwarsa. Yang kedua eksepsi terkait penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang dirugikan," jelas Susilowati.

Selain itu, Pemprov DKI juga menjelaskan perihal kewenangan Gubernur DKI Anies Baswean mencabut izin reklamasi yang telah diterbitkan.

Dibacakan Susilowati, Pemprov DKI menilai SK Gubernur DKI tentang pencabutan izin reklamasi tidak bertentangan dengan putusan yang telah ditetapkan.

Melalui jawabannya, Pemprov DKI selaku tergugat berwenang mengeluarkan obyek sengketa. "Bahwa menurut tergugat obyek sengketa diterbitkan tidak bertentangan dengan putusan yang telah di-rate," lanjut Hakim Ketua.

Dengan demikian, Pemprov DKI merasa tidak perlu memberikan peringatan kepada PT Jaladri Kartika Pakci sebelum menerbitkan SK pencabutan izin reklamasi.

"Selanjutnya penerbitan obyek sengketa dapat dilakukan tanpa harus memberikan peringatan sebanyak 3 kali seperti yang terdapat dalam Pasal 20 ayat 2 Perpres Nomor 122 Tahun 2012," lanjutnya.

Selanjutnya, Pemprov DKI selaku tergugat juga menguraikan dalam pokok perkara penggugat tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan sebagaimana dalam SK 2269 Tahun 2015.

"Sehingga SK Nomor 2269 Tahun 2015 tersebut menjadi cacat substansi dan dicabut dengan diterbitkannya obyek sengketa," tandasnya. [adc]

Komentar

Embed Widget
x