Find and Follow Us

Selasa, 23 Juli 2019 | 12:49 WIB

Pengacara Minta Penangguhan Pengancam Presiden

Oleh : Happy Karundeng | Selasa, 9 Juli 2019 | 22:22 WIB
Pengacara Minta Penangguhan Pengancam Presiden
(Foto: ist)

INILAHCOM, Jakarta - Kuasa Hukum tersangka dugaan makar Hermawan Susanto alias HS (25), Sugiyarto Atmowijoyo mengatakan pihaknya hingga kini pihak kepolisian belum mengirim berkas perkara kliennya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, sedangkan, masa penahanan HS akan habis pada Kamis (11/7/2019) mendatang.

Ia menegaskan, jika berkas belum dikirim juga maka kliennya harus ditangguhkan penahanannya. Sebab, ia berdalih pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seorang tersangka maksimal ditahan oleh polisi selama 60 hari untuk kepentingan penyidikan.

"Tapi, kalau pada 12 Juli HS belum dikirim ke kejaksaan, maka penahanannya harus ditangguhkan, karena pada akhirnya mau enggak mau. Sebab, penahanannya jadi ilegal kan tanpa dasar," katanya di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Ia juga mengaku telah menanyakan perihal berkas perkara kliennya ke penyidik. Namun, hingga saat ini berkas perkara belum dilimpahkan ke Kejaksaan, baik tahap pertama atau P19 maupun tahap kedua P21 atau pelimpahan barang bukti dan tersangka.

"Makanya dari awal saya selalu mendesak untuk mereka itu menaikkan berkasnya. Kalau berkasnya segera naik kemudian HS segera diadili di pengadilan kan kami bisa membuktikan apakah makar bisa dibuktikan atau tidak kan gitu," tegasnya.

Sebelumnya, video HS berteriak mengancam akan memenggal kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), viral di Medsos. Video tersebut diambil saat aksi di kawasan Bawaslu, Jakarta Pusat.

HS dilaporkan ke polisi dan ditangkap di wilayah Parung, Kabupaten Bogor, Minggu, 12 Mei 2019 pagi. Pada Selasa, 14 Mei 2019, Hermawan resmi ditahan. Hermawan ditahan untuk 20 hari ke depan. Kemudian, penahananya telah diperpanjang 40 hari sejak Minggu 2 Juni hingga 11 Juli 2019.

Dengan penangkapan ini, HS terancam dipenjara seumur hidup. Pasalnya, polisi menjerat pria tersebut dengan Pasal 104 KUHP. [adc]

Komentar

Embed Widget
x