Find and Follow Us

Minggu, 26 Januari 2020 | 21:46 WIB

Ahli Waris Adam Malik Layangkan Somasi

Jumat, 30 Agustus 2013 | 19:03 WIB
Ahli Waris Adam Malik Layangkan Somasi
(Foto:ilustrasi)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Ahli waris Adam Malik, Gunajaya Malik melalui kuasa hukumnya Malvin Barimbing melayangkan surat somasi terbuka kepada PT Pulo Mas Jaya. Pasalnya, PT Pulomas Jaya dinilai telah memberikan informasi yang keliru terkait sengketa kepemilikan lahan di sekitar waduk Ria Rio yang rencananya akan ditata oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tanah yang diklaim PT Pulomas Jaya di sekitar waduk Ria Rio tidak lain adalah lahan milik ahli waris Adam Malik melalui verponding 5725.

"Kami menyatakan sebagai pihak yang berhak atas tanah verponding Nomor 5725," kata Malvin Marimbing dalam keterangan persnya yang telah dikonfirmasi INILAH.COM, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Malvin Barimbing mengatakan kliennya Gunajaya Malik berharap PT Pulo Mas Jaya dapat memberikan keterangan yang tidak menyesatkan kepada publik, baik Gubernur DKI Jakarta, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan instansi terkait atas persoalan tanah yang berada di sekitar waduk Ria Rio tersebut. PT Pulo Mas Jaya juga diminta untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan warga dan ahli waris.

"Apabila PT Pulo Mas Jaya melakukan tindakan yang merugikan warga dan ahli waris, maka kami akan melakukan upaya hukum, baik pidana maupun perdata," katanya.

Malvin Barimbing juga menegaskan bahwa PT Pulo Mas Jaya bukanlah bagian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai lembaga bisnis, tentu PT Pulo Mas Jaya tentu lebih mementingkan kepentingan komersial semata tanpa memperhatikan kepentingan warga dan ahli waris.

"Oleh karena itu, kami menuntut PT Pulo Mas Jaya untuk tidak memberitakan, memprovokasi warga yang berada di atas tanah ahli waris Adam Malik tersebut," tegasnya.

Kepemilikan lahan ahli waris Adam Malik sekitar 2,1 Hektar di sekitar waduk Ria Rio ini, lanjut Malvin Barimbing, memang pernah dijadikan obyek sengketa perdata antara ahli waris dengan PT Pulo Mas Jaya. Tepatnya, lahan yang berada di jalan Perintis Kemerdekaan RT 02, 06, 07, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Pada 1998, ahli waris pernah melakukan gugatan perdata terhadap PT Pulo Mas Jaya terkait kepemilikan lahan tersebut dengan menggunakan girik sebagai alas hak. Namun, sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) yang diputus pada tahun 2002, gugatan ahli waris dan warga ditolak oleh pengadilan. Namun, ahli waris tetap berkeyakinan bahwa lahan tersebut adalah milik mereka.

"Dua tahun setelah putusan PK, kami baru menyadari bahwa terdapat kekeliruan dalam penggunaan alas hak atas gugatan tersebut di atas. Atas hak yang seharusnya kami pergunakan adalah eigendom verponding lengkap dengan gross akte dan surat ukur yang telah dibeli oleh alhamrhum Adam Malik pada tahun 1961," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengklaim upaya penertiban dan relokasi warga di bantaran Waduk Ria Rio telah menemui sepakat. Warga di bantaran Waduk Ria Rio menurutnya telah bersedia di relokasi.

"Karena diberi solusi, jadi jangan ada yang ngompor-ngmporin jadinya rame. Masyarakat sendiri sudah gak ada yang rame kok. Sudah ada kesadaran karena sudah ada solusi karena sudah diberi rumah gitu aja," kata pria yang akrab disapa Jokowi ini, Kamis (29/8/2013).

Menurutnya, untuk meminta warga agar mau direlokasi, pihaknya tak menemui kendala. Bahkan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan Waduk Ria Rio tersebut bisa diajak berdialog dengan baik. "Jadi bisa mencari jalan keluarnya," ujarnya.

Ia mengakui, dalam melakukan penertiban di Waduk Ria Rio, Pemprov DKI melalui pemerintahan kota (Pemkot) administrasi Jakarta Timur telah sesuai prosedur. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan menata Waduk Ria Rio sesuai peruntukan.

Melalui PT Pulomas Jaya selaku pemilik lahan di Waduk Ria Rio, akan mengelola kawasan tersebut sebagai kawasan ruang terbuka hijau dan pengendalian banjir. Namun sejalan dengan upaya penertiban, muncul protes warga bantaran waduk terkait uang kerohiman yang dinilai masih kurang, yakni Rp 1 juta. [rok]

Komentar

x