Find and Follow Us

Kamis, 21 November 2019 | 04:57 WIB

Penggunaan Program CSR

Swasta Tak Diwajibkan Setor Dana ke Pemda

Oleh : Wahyu Praditya Purnomo | Minggu, 21 Juli 2013 | 07:14 WIB
Swasta Tak Diwajibkan Setor Dana ke Pemda
(Foto: inilah.com/ilustrasi)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Program pembangunan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menggunakan anggaran swasta, dengan program corporate social responsibility (CSR), dinilai rawan penyimpangan.

Meski tak ada larangan yang mengatur hal itu, namun tak ada salahnya, pelaksanaan program CSR langsung dilakukan perusahan kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo. "Tidak ada kewajiban dari sebuah perusahaan swasta harus menyetorkan dananya ke Pemda. Menurut saya, itu tidak etis karena tidak ada aturan yang mengharuskan," kata Agus Sabtu (20/7/2013).

Berdasar Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dana CSR dari perusahaan tidak harus diberikan kepada pemerintah terlebih dahulu. "Perusahaan boleh langsung memenuhi tanggung jawab sosialnya langsung kepada masyarakat," ungkapnya.

Dijelaskannya, perusahaan mempunyai hak akan digunakan sebagai apa dan dalam bidang apa dana dari mereka itu. Misalnya, perusahaan bisa memilih dananya untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Hal itu karena CSR merupakan dana perusahaan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam APBD karena CSR bukan dana sosial biasa.

Sejauh ini ada tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diketahui menggunakan dana CSR untuk kegiatan mereka, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Perumahan, Dinas UMKM, Dinas Energi, Dinas Pertamanan, dan Dinas Pendidikan. Ketujuh dinas itu telah melaporkan dana CSR yang mereka gunakan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).[dit]

Komentar

Embed Widget
x