Find and Follow Us

Sabtu, 18 Januari 2020 | 07:23 WIB

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Dipolisikan

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Sabtu, 27 April 2013 | 02:12 WIB
Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Dipolisikan
(Foto : inilah.com)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Himpunan Pengusaha Lira Indonesia (Hiplindo) melaporkan kepala kantor KPU Bea Cukai Tanjung Priok Jakarta Utara, Wijayanta DM ke SPK Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/4/2013). Diduga, Wijayanta telah menyalahgunakan wewenang yang merugikan pengusaha.

"Berdasarkan bukti maupun peraturan yang ada, selaku pejabat kepala kantor Wijayanta telah melakukan pelanggaran yang merugikan banyak orang," kata ketua umum Hiplindo, HM. Jusuf Rizal di Mapolda Metro Jaya.

Menurutnya, saudara terlapor Wijayanta dianggap telah melakukan perbuatan sewenang-wenang, melanggar peraturan Dirjen dan Kode Etik yang selalu menyulitkan pengusaha yang berlabu di pelabuhan.

"Masalah ini bukan hanya terjadi pada pengusaha anggota kami saja (Hiplindo), tapi juga terjadi pada pengusaha lainnya," tuturnya.

Ia menjelaskan, awalnya persoalan ini muncul ketika PT Prima Daya Indotama ingin mengajukan pengeluaran barang yang dikirim dari Cina. Perusahaan ini, bergerak di bidang garmen dan merupakan bagian dari anggota Hiplindo.

Kemudian, barang yang dipesannya itu masuk ke pelabuhan Tanjung Priok namun ketika diurus administrasinya oleh perusahaan PT Prima tersebut seperti surat pemberitahuan impor barang (PIB) dipersulit dan tidak memberikan kepastian hukum.

"Namun tidak ada kepastian gukum sehingga hampir lebih dari tiga bulan barang tidak juga keluar, sedangkan maksimal barang keluar itu 30 hari," ungkapnya.

Akibatnya, kata Jusuf, perusahaan anggota Hiplindo mengalami kerugian yang cukup besar jumlahnya yakni ratusan juta rupiah atas beban pergerakan, demorit, peluang usaha serta kepercayaan dari mitra usaha. "Selain itu, perusahaan juga dikenakan denda milyaran rupiah diluar kewajaran," ujar Jusuf.

Untuk itu, Jusuf melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan Tbl/1392/IV/2013/PMJ/Krimum tertanggal 26 April 2013 dengan sangkaan pasal 421 KUHP. "Kita sudah mediasi tapi diabaikan oleh Wijayanta, ya sudah kita ambil jalur hukum," tegasnya.[jat]

Komentar

Embed Widget
x