Find and Follow Us

Kamis, 14 November 2019 | 05:40 WIB

Jokowi Bantah Tak Mau Jadi Penanggung Jawab MRT

Oleh : Fadhly Dzikry | Selasa, 23 April 2013 | 18:16 WIB
Jokowi Bantah Tak Mau Jadi Penanggung Jawab MRT
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo - (Foto : inilah.com/Agus Priatna)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan dirinya tidak menolak untuk menanda tangani tanggung jawab pelaksanaan proyek MRT (mass rapid transit), hanya saja dia menanyakan posisi Gubernur sebagai penanda tangan proyek sebuah perusahaan.

"Saya tanda tangan siap saja tidak masalah, tapi saya mau tanya, ini kok pake itu (tanda tangan Gubernur) apa sih, kenapa harus Gubernur yang tanda tangan. MRT kan sebagai PT, menggunakan duit mereka. Ngga pernah saya gitu-gitu, makanya saya mau tanya dulu, karena mungkin duitnya gede," "jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Mengenai perkembangan MRT saat ini, pria yang akrab disapa Jokowi itu kembali mengatakan dalam minggu ini akan mengumumkan pemenang tendet MRT. "Minggu ini, kalau nanti yang namanya pemenang lelang tender sudah ditentukan, berarti rampung semuanya. Argonya langsung jalan," ujarnya.

Ia menambahkan, tanggung jawab mengenai MRT sebaiknya dilakukan sambil berjalan, dan dia mengaku tidak ada masalah apabila menjadi tanggung jawab dirinya. "Urusan-urusan masalah tanggung jawab mutlak itu masalah nanti ditanggung sambl berjalan. Menurut saya, bukan masalah besar buat saya," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi belum mau menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang merupakan syarat dari Kementerian Keuangan. Surat itu digunakan untuk pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat.

Jokowi menilai yang paling tepat menandatangani surat itu adalah direktur utama dari BUMD terkait. Dalam surut itu tertulis jika, gubernur diminta memberikan pernyataannya sebagai pengguna dana hibah. Ia bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana.

Pertanggung jawaban meliputi kebenaran penetapan, dan perhitungan biaya serta penggunaan dana hibah. Jika terjadi kesalahan, gubernur wajib bertanggung jawab mengembalikan ke kas negara.[bay]

Komentar

Embed Widget
x