Find and Follow Us

Jumat, 6 Desember 2019 | 08:37 WIB

Alasan Dishub Libatkan TNI Dalam Razia Kendaraan

Oleh : Fadhly Dzikry | Kamis, 28 Maret 2013 | 19:31 WIB
Alasan Dishub Libatkan TNI Dalam Razia Kendaraan
inilah.com/agus priatna
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Udar Pristono membenarkan jika ada unsur TNI dalam kegiatan razia angkutan barang di jalan raya. Namun, Dishub DKI Jakarta tidak secara khusus hanya meminta bantuan dari TNI.

"Jadi bukan hanya TNI. Tapi itu adalah Garnisus atau aparat gabungan, dan memang didalamnya ada unsur TNI, jangan dibalik-balik," tegas Pristono, Kamis (28/3/2013), menanggapi pernyataan dari Indonesian Police Watch (IPW) yang menyayangkan dilibatkannya aparat TNI dalam razia kendaraan barang.

Pristono melanjutkan, aturan dalam pelanggaran lalu lintas, terbagi menjadi tiga macam, yaitu pelanggaran angkutan umum, pelangaran angkutan pribadi dan pelanggaran kendaraan militer.

"Jadi gini dalam hal pengaturan lalu lintas itu, pelanggarannya macam-macam, satu kalau di angkutan umum, yang melakukan divorcement (penindakan) adalah dishub, kalau dia kendaraan pribadi itu polisi, kalau kendaraan TNI yang divorcement tadi adalah Garnisun, jadi bukan kita semena-mena" jelasnya.

Ia menambahkan, Dishub DKI Jakarta sudah menjalin kerjasama mengenai hal itu dengan TNI, yaitu melalui Garnisus. Namun demikian, ia mempersilahkan jika ada pihak yang berkomentar tidak sepakat dengan apa yang dilakukan Dishub.

"Saya hanya klarifikasi, bahwa keterlibtan Garnisun distu memang kita sudah mengadakan semacam kerjasama, karena pelanggaran itu ada tiga, jadi bukan diliat TNI, itu adalah Garnisun, gabungan. Garnisun tugas nya itu membantu pengamanan dari pelanggaran oknum tentara," tandasnya.

Sebelumnya, Indonesia Police Watch (IPW) menyayangkan sikap Dishub DKI Jakarta yang melibatkan aparat TNI dalam melakukan razia terhadap kendaraan angkutan barang dan beban di wilayah Plumpang, Jakarta Utara. Hal itu dinilai salah kaprah dan melanggar undang-undang karena tugas TNI adalah sebagai alat pertahanan, dalam UU LLAJ juga disebutkan, jajaran Dishub tidak boleh melakukan razia di jalanan tanpa didampingi aparat Kepolisian. Sebab yg berhak menghentikan kendaraan di jalanan adalah aparat Kepolisian.

Dalam UU LLAJ disebutkan, aparat Dishub hanya boleh melakukan razia di terminal dan jembatan timbangan. Karena itu IPW mengimbau jajaran Dishub DKI Jakarta jangan melakukan tindakan salah kaprah tersebut melibatkan keberadaan aparat Kepolisian. Jika hal itu tetap dilakukan, Dishub bisa dinilai mencoba mengadu domba antara TNI dan Polri.[bay]

Komentar

x