Find and Follow Us

Senin, 20 Januari 2020 | 11:25 WIB

Jokowi dan Cuti yang Bermasalah Demi Rieke-Teten

Oleh : TJ Sukaryana | Minggu, 17 Februari 2013 | 11:48 WIB
Jokowi dan Cuti yang Bermasalah Demi Rieke-Teten
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta Kemenangan Jokowi di pemilukada DKI Jakarta tahun lalu seolah telah menjadi menjadi inspirasi bagi pasangan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki dalam pemilukada di Jawa Barat saat ini.

Sosok Jokowi yang dianggap menjual tak dilewatkan begitu saja oleh Rieke. Sehingga memunculkan Jokowi dalam kampanye akan menjadi jualan yang bermutu. Itulah mengapa Jokowi merasa perlu cuti dan meluangkan waktu kerjanya di Jakarta untuk pergi ke Bandung,Sabtu (16/2/2013), untuk menghadiri kampanye Rieke-Teten.

Jokowi pun merasa perlu untuk cuti. Harus cuti karena kepergian Jokowi untuk urusan di luar dinas tidak boleh dicampurkan dengan urusan kepartaian. Cuti, supaya bisa melepaskan seragam gubernur dan menggantinya dengan kemeja kotak-kotak merah.

Jokowi pun melayangkan surt permohonan cuti ke Mendagri. Sayangnya cuti yang diajukan Jokowi itu disampaikan satu hari sebelum cuti dilakukan. Jokowi menyampaikan surat itu pada Jumat (16/2/2013) untuk cuti Sabtu (17/2/2013) dan Minggu.

Kepala Bidang Informasi Publik DKI Jakarta Eko Hariadi membenarkannya, dan ia berpendapat itu karena Jokowi sibuk dengan tugasnya sebagai gubernur sehingga lupa membuat surat cuti itu jauh-jauh hari.

Cuti itu pun menjadi masalah. Sebab, tidak lazim cuti diajukan satu hari sebelumnya. Sebab, menurut . Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek, surat cuti harus diajukan paling lambat dua pekan sebelum hari cuti, sesuai Peraturan Pemerintah 14/2009 tentang Tata Cara Pejabat Mengikuti Kampanye Pemilihan Umum.

Menurut Reydonnyzar, surat cuti Jokowi diserahkan setelah salat Jumat atau hanya beberapa jam sebelum jam kerja di Kemendagri usai. Itu berarti, disetujui atau tidak permohonan cuti itu, Jokowi tetap pergi ke Bandung. Kemendagri hanya diberi waktu beberapa jam saja untuk memproses surat itu. Karena itu, surat permohonan cuti Jokowi lebih layak disebut surat pemberitahuan ketimbang surat permohonan.

Tentu mengagetkan Jokowi melakukan pelanggaran seperti itu, tidak seperti yang selama ini ia citrakan sebagai pejabat publik yang taat pada aturan. Padahal, urusan kampanye bagi pejabat pemerintahan ini sudah diwanti-wanti oleh Kemendagri sejak lama.

Mendagri Gamawan Fauzi sejak jauh hari mengingatkan kepada para menteri yang akan sibuk kampanye pemilu 2014 untuk menyusul jadwal cuti dari sekarang. Bahkan jauh-jauh hari pemerintah telah menyiapkan draf peraturan pemerintah untuk pemilu 2014. Itu perlu ia sampaikan karena menghadiri kampanye partai politik berarti sang menteri beraktivitas untuk golongannya, bukan untuk negara. Dan melepaskan kepentingan rakyat bukanlah perkara main-main.

Kampanye memang tidak dilarang dan bukan pekerjaan haram. Namun, aturan tetap tidak boleh dilarang. Jokowi juga demikian, selayaknya ia tidak mengabaikan aturan yang ada. Sebab, melakukan pekerjaan mulia dengan melabrak aturan sama saja dengan mengotori niat baik pekerjaan itu. [tjs]

Komentar

x