Find and Follow Us

Senin, 18 November 2019 | 20:29 WIB

FPI Bekasi: Jangan Ada Black Campaign di Pilkada

Oleh : Bayu Hermawan | Jumat, 14 Desember 2012 | 22:38 WIB
FPI Bekasi: Jangan Ada Black Campaign di Pilkada
IST
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Front Pembela Islam (FPI) Bekasi Raya, Muhali Barda mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan black campaign untuk menjatuhkan lawan, dalam Pilkada Kota Bekasi.

Hal tersebut disampaikan berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan sekelompok orang yang menamakan diri Gerakan Wanita Anti Poligami (Gewap), Rabu (12/12/2012) lalu, di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi.

"Kenapa harus syariat yang digembor-gemborkan? Katanya anti poligami, tapi kok malah anti syariat? Ini sudah tidak benar," tegas Murhali, Jumat (14/12/2012).

Ia mengatakan unjuk rasa tersebut seharusnya tidak dilakukan, terlebih dengan membawa pakaian dalam dan digunakann sebagai masker, karena itu memalukan diri sendiri. Selain itu ia juga menilai aksi unjuk rasa tersebut bemuatan politis untuk menjatuhkan salah satu pasangan calon.

"Pernyataan saya ini tidak membela siapapun. Tapi jujur saya tidak terima dengan aksi Anti Poligami kemarin. Aksi itu sudah kurang ajar. Saya ingin tahu siapa aktor di belakangnya? Saya ingin datangi. Kalau ingin menjatuhkan lawan politik, jangan dengan cara seperti itu. Cari yang lebih kreatif," tegasnya.

Sebelumnya, puluhan ibu-ibu di Kota Bekasi mengatasnamakan Gerakan Wanita Anti Poligami (Gewap) menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes di depan pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall (Giant), depan pintu tol Bekasi Barat.

Koordinator aksi, Wina mengatakan kasus skandal nikah siri Bupati Garut Aceng Fikri harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat Kota Bekasi agar tidak salah memilih pemimpin pada Pilkada mendatang. "Jangan mau dipimpin orang yang doyan kawin. Praktek poligami jelas menyalahi aturan dan Undang-Undang," tegasnya.

Wina menambahkan, praktik Poligami cenderung memunculkan perilaku kepemimpinan yang korup. Pasalnya, pejabat yang berpoligami dipaksa memenuhi kebutuhan hidup para istri-istrinya dan sangat rentan memanfaatkan fasilitas dan anggaran negara.[bay]

Komentar

Embed Widget
x