Find and Follow Us

Rabu, 29 Januari 2020 | 07:04 WIB

Tabloid Jakpress Edisi 05

Inilah Cara Foke Membangun Usaha Kecil Mandiri

Sabtu, 23 Juni 2012 | 18:30 WIB
Inilah Cara Foke Membangun Usaha Kecil Mandiri
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo - inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Sebagai ibukota negara, Jakarta tentu saja identik sebagai sentra ekonomi dan niaga. Tidaklah mengherankan jika berbagai kegiatan usaha maupun bisnis, tumbuh dan berkembang. Beberapa di antaranya bahkan bisa menjadi kelompok usaha besar bahkan go international.

Namun tidak sedikit juga pelaku usaha mikro dan kecil-menengah, yang hadir di Jakarta. Mereka berkegiatan dari skala rumahan sehingga keberadaannya cenderung terabaikan dan bahkan dipandang sebelah mata. Padahal bila dicermati, kehadiran pelaku usaha mikro dan kecil-menengah, cukup memberikan andil bagi bergulirnya ekonomi rakyat di Ibukota. Keberadaan sekitar 100.000 pelaku usaha mikro dan kecil-menengah, telah mampu menyediakan alternatif lapangan pekerjaan bagi banyak warga Ibukota.

Hitung saja, bila satu pelaku usaha mikro dan kecil menengah mampu mempekerjakan 2-4 karyawan, maka jumlah pekerja di sektor ini paling sedikit sudah 200.000 orang. Selain itu, sektor usaha mikro dan kecil-menengah terbilang liat dan tangguh dari hantaman krisis. Siapapun tentu ingat ketika krisis menghantam republik ini pada kurun waktu 1997-1998, sektor usaha mikro dan kecil menengah ternyata justru mampu bertahan dan menjadi gantungan hidup bagi banyak orang. Padahal kala itu tidak sedikit konglomerasi bertumbangan dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemprov DKI Jakarta menyadari benar ketangguhan maupun potensi yang ada di sektor usaha mikro dan kecil menengah. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dalam satu kesempatan berujar, "Koperasi dan UKM mempunyai peran strategis sebagai kekuatan ekonomi nasional. Dengan mengandalkan ekonomi kerakyatan, koperasi maupun UKM diharapkan kuat untuk menghadapi pengaruh ekonomi global," ucapnya.

Untuk itulah seperti dikatakan gubernur yang juga akrab dipanggil dengan sebutan Bang Foke ini, Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian khusus kepada keberadaan pelaku usaha mikro dan kecil menengah. Sejak tiga tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran khusus yang disalurkan melalui Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK-PEMK).

Di Ibukota sendiri saat ini KJK-PEMK telah ada di 267 kelurahan. Mereka inilah yang akan menjadi ujung tombak pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil-menengah. Sampai akhir tahun 2011 ada 7.500 koperasi KJK-PEMK yang berkegiatan di seluruh pelosok DKI Jakarta. Adapun jumlah keanggotaan secara keseluruhan mencapai lebih dari satu juta orang, dengan volume usaha sendiri mencapai Rp5,7 triliun. Di antara keanggotaan koperasi tersebut, terdapat 837.000 pelaku UKM. Sementara untuk pelaku usaha skala mikro, tercatat ada 100.000 anggota.

Untuk tahun ini, menurut Bang Foke, jumlah dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil menengah mencapai Rp250 miliar. Jumlah tersebut disebar melalui KJK yang ada di 250 kelurahan di seluruh Ibukota. Tentu saja penyaluran dana yang ada dilaksanakan dengan mekanisme pengawasan yang ketat, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Dana yang disediakan, kemudian disalurkan sebagai bantuan pinjaman permodalan kepada para pelaku usaha di sektor koperasi dan UKM. Diharapkan dengan bantuan modal ini, para pelaku usaha di sektor koperasi dan UKM dapat kian mengembangkan usaha mereka. Khusus di awal Juni 2012, jumlah dana bantuan pinjaman permodalan yang disalurkan melalui KJK-PEMK, mencapai Rp9,5 miliar. Jumlah ini disalurkan melalui 23 KJK-PEMK yang ada di Ibukota dan ditargetkan bisa disalurkan ke 2.905 usaha mikro di Jakarta.

Penyaluran dana bantuan pinjaman permodalan ini, menurut Bang Foke, merupakan bentuk kepedulian Pemprov DKI kepada pelaku usaha mikro dan kecil-menengah. Dengan demikian Jakarta sebagai sentra ekonomi, tidak melulu untuk para pengusaha besar atau grup konglomerasi. Melainkan juga bagi pelaku usaha mikro dan kecil-menengah. "Ini merupakan implementasi dari pemenuhan hak asasi sosial warga. Sehingga, Jakarta nyaman untuk semua," ujarnya.

Bang Foke menegaskan, pertumbuhan ekonomi Jakarta harus selaras dengan pemerataan. Ekonomi Jakarta cenderung terus tumbuh. Maka dari itu, pemerintah Jakarta mengimplementasikan pemerataan melalui pengucuran dana bergulir tersebut. Setelah tiga tahun bergulir, sudah banyak pelaku usaha di sektor koperasi dan UKM yang menerima bantuan pinjaman permodalan dari Pemprov DKI Jakarta. Mereka mengaku, usaha yang digelutinya kini kian berkembang dan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Dari evaluasi yang sudah dilakukan selama ini, Pemprov DKI Jakarta juga merasa perlu untuk merevisi perjanjian kerjasama dengan penerima dana bergulir. Persentase bagi hasil yang semula 25:75 ditingkatkan menjadi 10:90. Selain itu, jangka waktu pinjaman diperpanjang dari 24 menjadi 36 bulan. Upaya lain yang dilakukan untuk terus memberdayakan pelaku usaha di bidang koperasi dan UKM, adalah dengan menggandeng pelaku usaha ritel.

Sebuah upaya yang sejatinya sangatlah ideal, namun tidak mudah untuk dilaksanakan. Kenyataannya, meski usaha ritel berkembang cukup pesat bak cendawan di musim hujan, namun masih sedikit pelaku UKM yang diberi tempat atau memiliki kesempatan memasarkan produknya di dalam ritel tersebut. Dari sekitar 60.000 pelaku UKM di Jakarta, baru sekitar dua persen saja yang diakomodir pelaku usaha ritel yang jumlahnya di Jakarta mencapai 150.

Toh hal ini tak membuat patah arang Pemprov DKI Jakarta. Dialog dan kerjasama dengan Asosiasi Peritel Indonesia (Aperindo), juga terus digalang. Tujuannya agar pelaku UKM bisa mengetahui secara jelas apa saja yang harus dipenuhi agar produk mereka bisa dijual di pasar swalayan. Sejauh ini Aperindo memang menjanjikan untuk terus meningkatkan jumlah produk dari pelaku UKM yang bisa dijual di gerai-gerai supermarket. Tentu saja setelah dilakukan beberapa perbaikan untuk memenuhi standar yang diminta, missal saja pengemasan produk yang kurang menarik dan konsistensi kualitas produk.

Memang tidak mudah bagi pelaku usaha di sektor koperasi dan UKM untuk bisa menembus pasar di antara pelaku bisnis ritel besar. Upaya berbenah terus dilakukan dengan difasilitasi Pemprov DKI Jakarta.

Salah satunya adalah mendorong pelaku usaha di sektor koperasi dan UKM agar melakukan labelisasi produk mereka sehingga nantinya sesuai keinginan pasar. Sebagai langkah awal, tahun ini Pemprov DKI Jakarta menggandeng 17 pelaku usaha di sektor UKM untuk melakukan labelisasi produk mereka. Bantuan untuk melakukan labelisasi produk tidak sebatas pada persoalan birokrasi perizinan. Tetapi juga pada desain dan konsep pemasaran.[bay]

Komentar

x