Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 23 Mei 2018 | 19:28 WIB
 

Foke Akui Reformasi Birokrasi Jadi Program Pemprov

Oleh : Farhan Faris | Selasa, 8 Mei 2012 | 22:15 WIB
Foke Akui Reformasi Birokrasi Jadi Program Pemprov
Fauzi Bowo - inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Reformasi birokrasi telah menjadi salah satu isu publik yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih baik, sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Menanggapi isu reformasi birokrasi, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengaku, reformasi birokrasi telah menjadi programnya selama memimpin Jakarta.

"Saya ingin menegaskan kembali, komitmen saya sejak terpilih menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang dikelola dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional," kata Fauzi Bowo di Jakarta, Selasa, (8/5/2012).

Ia menjelaskan, hal tersebut merupakan instruksi Presiden Republik Indonesia yang telah mencanangkan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2011.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, disebutkan bahwa pada tahun 2014 Pemerintah diharapkan dapat berhasil mencapai penguatan di berbagai lini.

"Pemerintah itu harus berhasil dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, lalu penguatan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur," terangnya.

Di samping itu, pria yang akrab disapa Foke ini menyebutkan, hal tersebut telah diterbitkan pula dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi, prioritas tersebut mencakup penataan kelembagaan (organisasi), penataan SDM melalui uji kompetensi dan kesehatan, sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pemanfaatan IT. Hal ini diperkuat juga dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah," papar Foke.

Menurutnya, semangat reformasi birokrasi terus mengalami peningkatan. Karena, setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) yang lebih baik dari tahun ke tahun serta dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Semangat inilah yang tetap terus menjadi komitmen dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di DKI Jakarta," tutupnya.[dit]

Komentar

 
Embed Widget

x