Find and Follow Us

Sabtu, 18 Januari 2020 | 01:51 WIB

Demokrasi Ala Jakarta

Oleh : Andi Suruji | Minggu, 1 April 2012 | 18:29 WIB
Demokrasi Ala Jakarta
IST
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Hiruk-pikuk di Ibu Kota semakin ramai. Terutama akhir-akhir ini. Keriuhan dipicu enam pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Mereka telah mendaftarkan diri untuk maju bertarung dalam pemilihan umum kepala daerah.

Jakarta pun mulai bertaburan pencitraan, termasuk janji-janji politik dari calon dan tim suksesnya. Janji-janji pemilu lima tahun silam saja belum terwujud sepenuhnya, bahkan masih jauh dari harapan. Kini bakal berhamburan lagi janji-janji baru yang juga pasti tak akan kalah manisnya.

Melihat kandidat secara sepintas, boleh jadi kita tidak akan menemukan kejanggalan apa pun. Namun, manakala kita telusuri secara cermat lembar catatan sejarah reformasi, juga demokrasi, yang antara lain tercermin dari sistem pemilihan umum, sistem rekrutmen pemimpin, maka pada titik inilah bisa timbul pertanyaan, bahkan masalah.

Partai Demokrat dan koalisinya mengusung incumbent Fauzi Bowo yang akan berpasangan dengan calon Wagub Nachrowi Romli. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mengusung Joko Widodo yang berpasangan Basuki T Purnama.

Sementara Partai Golkar dan koalisinya mengusung Alex Noerdin dan Nono Sampono. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong Hidayat Nur Wahid berpasangan dengan Didik J Rachbini. Dua pasangan lain, yakni Faisal Basri dan Biem Benyamin, serta Hendardji Soepandji-Ahmad Reza maju sebagai calon independen, tanpa partai pengusung.

Apakah hakekat pemilukada, khususnya Jakarta? Tidak lain adalah proses rekrutmen kepemimpinan nasional pada level daerah atau provinsi (Jakarta). Pemimpin dan kepemimpinannya akan diseleksi melalui pemungutan suara dari 7,5 juta penduduk pemiliki hak suara.

Partai politik pasti berupaya keras untuk mengantar kandidatnya memenangi pemilu. Tetapi apakah tujuan kemenangan itu? Tentu tidak lain supaya pemenang menjabarkan ideologi dan flatform partainya dalam program kerja yang akan diimplementasikan secara konkret.

Dengan demikian, masyarakat merasakan betul manfaat berdemokrasi, antara lain melahirkan pemimpin yang berkualitas. Program kerja pemimpin terpilih berdasarkan ideologi partainya, tentulah harus pertama-tama dan utama, untuk perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang memilih maupun yang tidak memilih.

Dengan demikian, tujuan akhir dari proses demokrasi adalah partai dan tokohnya menang untuk melayani dan mengajak rakyat ikut bersama-sama pemerintah membangun dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kemenangan bukanlah untuk membesarkan partai, tetapi mensejahterakan rakyat.

Akan tetapi, dalam mengajukan calon, beberapa partai terkesan hanya mengejar kemenangan semata. Kemenangan seolah segalanya, tanpa mengindahkan fatsun politik, apalagi etika dan moral, serta tanggung jawab politik.

Partai Demokrat misalnya, yang mengajukan kembali Foke. Padahal banyak kalangan menilai tidak sedikit problematika warga Jakarta yang tidak terselesaikan. Kemacetan dan banjir, misalnya, dua permasalahan utama dan kasat mata yang tidak terlihat upaya penanganannya secara komprehensif, kecuali upaya tambal-sulam.

Golkar lain lagi. Partai ini mengajukan kadernya, Alex Noerdin, yang saat ini masih menjabat Gubernur Sumatera Selatan. Demikian pula PDIP mengajukan Jokowi yang baru saja memimpin Kota Solo sebagai walikota. Tidak salah mengajukan kader versi partai, siapa dan dari mana pun dia. Tetapi apakah sudah tidak ada calon kompeten di Jakarta, sehingga kedua partai itu terpaksa "mengimpor" kandidat gubernur? Alasan pembenarannya, kader bisa dari mana saja. Setiap kader partai harus siap ditugaskan di mana pun.

Di depan persoalan itu, kedua kandidat tersebut, sebenarnya masih memiliki tanggung jawab, amanah yang harus diemban sampai akhir masa jabatannya di daerah masing-masing. Masa jabatan Alex Noerdin akan berakhir tahun depan. Jokowi belum genap dua tahun menjabat walikota. Partai pendukung seolah lupa, biaya yang dikeluarkan negara dan daerah untuk menyelenggarakan pemilu lalu tidak sedikit.

Mengapa partainya tidak menugaskan kedua calon itu menyelesaikan tanggung jawabnya sampai akhir, dengan catatan tinta emas, baru menyeberang untuk mencari tantangan baru?

Bagaimana seandainya jika calon itu sudah terpilih, atau sudah terlanjur maju mengibarkan bendera partai, lantas pertanggungjawaban kinerjanya selama menjabat di daerah sebelumnya tidak diterima alias ditolak oleh DPRD-nya?

Dengan sepak-terjang semacam itu, parpol pendukung telah menorehkan catatan negatif tentang tanggung jawab publiknya. Mereka "meninggalkan" konstituennya. Bisa muncul persepsi di masyarakat bahwa pemimpin bisa seenaknya meninggalkan tanggung jawab publik karena ada penugasan lain dari partai. Padahal, secara etika politik, tanggung jawab moral politik, seorang kader partai yang mendapat amanah memimpin daerah dan rakyatnya, hendaknya menuntaskan pekerjaan dan tanggung jawab sebaik-baiknya.

Wajarlah jika masyarakat apriori terhadap partai politik dan kadernya yang menduduki "kursi" dan berebut kursi pemerintahan. Mereka bisa menilai, pengajuan calon gubernur-wakil gubernur Jakarta ala parpol tersebut, benar-benar hanya untuk mengejar kekuasaan semata, dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Kita tengok sejenak spirit reformasi 1998, yang berbuah kejatuhan Soeharto dari kursi kekuasaan. Reformasi yang membuka ruang bagi kita untuk beralih dari sistem otokrasi ke demokrasi, menempatkan sistem kepartaian sebagai pilarnya. Demokrasi yang hendak dibangun adalah sistem yang berfondasikan partai politik.

Reformasi membuat anak-anak bangsa bersatu menumbangkan Orde Baru karena mereka yakin Soehato telah menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan. Lantas di era reformasi ini, partai politik seolah lupa diri. Justru terkesan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Apakah demokrasi yang dikembangkan memang sedemikian rupa, sehingga partai politik dan kadernya hanya berlomba berebut kekuasaan dan meninggalkan rakyat begitu saja?.

Sejatinya, Jakarta memang menantang dan menjadi barometer keberhasilan politik. Termasuk dalam hal mengantar kandidat partai memenangi pemilukada. Tetapi seharusnya DKI Jakarta juga bukan segala-galanya bagi partai sehingga harus mengorbankan norma-norma dan kepatutan.

Dalam konteks pemilukada Jakarta, partai politik yang lahir pada era reformasi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kali ini mengajukan kader terbaiknya Hidayat Nur Wahid sebagai calon gubernur dan Didik J Rachbini dari PAN sebagai calon wakil gubernur. PAN juga anak kandung reformasi.

Sikap politik PKS dan PAN dalam kontestansi pemilukada DKI Jakarta telah menunjukkan komitmen tinggi untuk mengembangkan demokrasi di Tanah Air. PKS dan PAN, telah menjaga dan memelihara reformasi dan buahnya, penyelenggaraan demokrasi secara santun pada jalur yang benar menuju tujuan demokrasi.

PKS-PAN yang mengajukan HNW-DJR telah memberi contoh proses demokrasi yang jelas dan matang, dan konsisten pada spirit reformasi. Kemenangan penting, tetapi bukan segalanya. Upaya meraih kemenangan, dengan calon yang tak menabrak tata krama dan etika politik.

Komentar

Embed Widget
x