in-article

news

arena

hangout

ototekno

empati

gallery

kanal

market

INFOGRAFIS: Sejumlah Kasus Etik Pimpinan KPK 2019-2024

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida mengatakan bahwa hasil survei lembaganya menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 72 persen.Hal itu menurut dia, menandakan kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara berangsur pulih pasca hantaman badai kasus Ferdy Sambo.“Kepercayaan terhadap Polri saat ini tampak mulai pulih setelah sempat jatuh ke level paling rendah di antara lembaga-lembaga lain ketika diguncang kasus Sambo,” kata Rizka saat memaparkan hasil survei bertajuk “Swing Voters, Efek Sosialisasi dan Tren Elektoral Jelang Pilpres 2024” secara virtual, di Jakarta, Sabtu (30/9/2023).Dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 63 persen cukup percaya dan 9 persen sangat percaya.Rizka menjelaskan, pulihnya tingkat kepercayaan tersebut membuat Polri berada di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), MPR, DPR, DPD, termasuk partai politik.Dalam catatan Indikator menurut Rizka, salah satu alasan yang mendasari pulihnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yaitu dampak ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindak sejumlah jenderal yang terlilit perkara.Selain itu, dalam temuan Indikator, Polri dipersepsikan publik mampu bersikap netral dengan tidak melindungi para perwiranya dari jerat hukum maksimal.Survei Indikator tersebut menemukan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara yaitu TNI (93 persen), Presiden 91 persen, Kejaksaan Agung (76 persen), pengadilan (73 persen), Polri (72 persen).Lalu MPR (72 persen), KPK (71 persen), DPD (69 persen), DPR (65 persen), dan partai politik (62 persen).Survei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang waktu 25 Agustus-3 September 2023 dengan menggunakan metode random sampling. Survei itu melibatkan sebanyak 1.200 responden dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen dan toleransi kesalahan sekitar 2,9 persen.&nbsp;

  Survei Indikator Politik Indonesia Tempatkan Polisi Diatas KPK, Kok Bisa?

Polda Metro Jaya masih mendalami izin atau legalitas dari 12 senjata api (senpi) yang ditemukan di rumah dinas Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Senpi tersebut ditemukan oleh penyidik KPK saat melakukan penggeledahan terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).Direktur Intel dan Keamanan Polda Metro Jaya Kombes Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Baintelkan Polri mengenai temuan senpi tersebut."Sedang di koordinasikan dengan Baintelkam untuk di cek izinnya," ujar Hirbak dihubungi wartawan, Sabtu (30/9/2023).Lebih lanjut, Hirbak mengatakan belasan senpi yang diamankan penyidik KPK saat melakukan penggeledahan tersebut terdiri dari berbagai jenis."(Senpi) dari berbagai jenis. Ada S &amp; W, walther, tanfoglio dan lain-lain," katanya.Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menerima belasan senjata api (senpi) dari KPK usai melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo (SYL). ."Benar kami telah menerima titipan 12 pucuk senpi ya yang ditemukan oleh KPK," ujar Kabid Humad Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko dihubungi wartawan, Jumat (29/9/2023).Lebih lanjut, Trunoyudo mengatakan 12 Senpi tersebut masih didalami. Adapun pihak Direktorat Intelkam yang menangani kasus ini bekerja sama dengan Baintelkam Polri."Sejauh ini masih didalami melalui Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya dan akan berkoordinasi dengan Baintelkam Polri," katanya.Lebih dalam, polisi tengah mendalami apakah belasan senpi ini legal atau ilegal. "Kan masih pendalaman, kan harus dicek, nanti dulu, kita kan baru terima, itu dulu. Dari Dirintel bilang katanya seperti itu. Benar sudah diterima itu namanya sifatnya titipan, kemudian untuk hal itu kita perlu pendalaman dan Polda Metro Jaya, Direktorat Intelkam akan berkoordinasi dengan Baintelkam Mabes Polri," pungkasnya.Sebagai informasi, Mentan Syahrul Yasin sempat menjalani pemeriksaan di KPK, Senin (19/6/2023). Dua hari setelah pemeriksaan, Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut pemeriksaan itu menyangkut penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan, salah satunya menyangkut juali beli jabatan.

Polda Metro Gandeng Baintelkam Polri Cek Legalitas 12 Senpi Mentan SYL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada motif politik dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. "Sejak KPK berdiri memang sudah banyak politisi atau tersangka, terpidana, yang berlatar belakang politik, tapi kami ingin tegaskan tentu yang dilakukan KPK adalah proses yang berhubungan dengan penegakan hukum," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2023) Ali memahami bahwa menjelang tahun 2024 banyak pihak yang mengaitkan kerja lembaga antirasuah dengan motif politik tertentu. Namun, dia menegaskan semua hasil kerja oleh KPK pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan secara hukum lewat persidangan terbuka sehingga masyarakat bisa menyaksikan dan menilai langsung kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. "Kami sadar betul karena ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti akan dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan tapi kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang jadi barang buktinya, perbuatan seperti apa di hadapan majelis hakim," ujarnya. Ali menerangkan sejak KPK dibentuk, lembaga antirasuah tersebut telah melakukan penindakan terhadap kurang lebih 250 anggota DPRD, 133 bupati dan wali kota, 18 gubernur, 83 anggota DPR RI, dan 12 menteri."Artinya ini proses penegakan yang kami lakukan adalah proses yang juga pernah kami lakukan begitu ya sehingga ingin kami tegaskan sekali lagi, sama sekali tidak tepat kalau proses penegakan hukum yang kami lakukan ini dikaitkan dengan proses politik," kata Ali. Penyidik KPK hari ini mengumumkan telah meningkatkan status kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) ke tahap penyidikan. Ali menerangkan penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, KPK belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti yang masih berlangsung. Seiring perkembangan penyidikan tersebut, KPK kemudian menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/9) dan menemukan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing. Ali belum memberikan secara pasti nominal uang yang disita dalam penggeledahan tersebut, namun nominalnya mencapai puluhan miliar. "Sekira sejauh ini puluhan miliar yang kemudian ditemukan dalam proses penggeledahan dimaksud," ujarnya Selain uang tunai, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti dalam bentuk dokumen dalam proses penggeledahan dimaksud. "Termasuk, beberapa dokumen seperti catatan keuangan dan pemberian aset bernilai ekonomis dan dokumen lainnya terkait dengan perkara," kata Ali. Berbagai barang bukti yang ditemukan selanjutnya akan disita untuk dianalisis dan disertakan ke dalam berkas penyidikan. Dalam penggeledahan tersebut penyidik KPK menemukan 12 pucuk senjata api yang saat ini telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti.

KPK Tegaskan Tak Ada Muatan Politik dalam Kasus Mentan SYL

Baru ketahuan, proyek Rempang Eco City ternyata belum punya Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). Tapi sudah ditetapkan masuk PSN dan Warga Pulau Rempang pun diusir-usir. Amdal tak penting kecuali cuan.Direktur Eksekutif Walhi Riau, Boy Jerry Even Sembiring menegaskan bahwa proyek Rempang Eco City belum punya Amdal. Namun begitu, rakyat sudah diusir-usir dan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).Dengan tidak adanyanya Amdal, maka tidak ada jaminan Rempang Eco City tidak merusak lingkungan di Pulau Rempang. "Dokumen Amdal baru mulai disusun. Bagaimana mungkin menilai dampak lingkungan dan sosial dari proyek Rempang Eco City aman. Kalau tidak didahului dokumen Amdal," kata Boy, dikutip Sabtu (30/9/2023).Berdasarkan dokumen yang beredar, undangan penyususunan Amdal itu dikeluarkan oleh BP Batam pada 27 September 2023 dengan nomor surat B-4392/A2.1/PT.02/09/2023. Agenda dijadwalkan 30 September 2023.Agenda yang akan dibahas yakni konsultasi publik penyusunan dokumen Amdal kawasan Rempang Eco City di Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).Boy mengatakan, sampai hari ini, masyarakat tetap menolak dan masih bertahan di kampung-kampung mereka. "Masyarakat tetap menolak upaya penggusuran dan rencana pembangunan pabrik kaca dibatalkan," ujarnya.Ribuan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau terancam harus meninggalkan tempat tinggalnya karena akan ada pembangunan PSN Eco-city.Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) itu akan menggunakan lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luasan Pulau Rempang 16.500 hektare untuk proyek tersebut.Ribuan warga itu tak terima harus angkat kaki dari tanah yang sudah ditinggali jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Mereka gigih mempertahankan tempat tinggalnya, meski aparat TNI-Polri dikerahkan agar warga Rempang setuju direlokasi.Bentrok tak terelakan. Pada tanggal 7 dan 11 September 2023, bentrokan sempat pecah. Polisi menyemprotkan gas air mata hingga anak-anak dilarikan ke rumah sakit. Hingga saat ini, 43 orang yang menolak relokasi ditangkap dengan dituduh provokator.Sementara, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia membatalkan rencana relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau ke Pulau Galang.Ia menegaskan, warga hanya akan digeser ke wilayah lain yang masih berada di kawasan Pulau Rempang. Sesuai arahan Presiden Jokowi terkait penanganan masalah kericuhan di Rempang, serta mendengar sejumlah permintaan para tokoh masyarakat di sana."Dari semua yang mereka minta, saya dengarkan dan saya merenungkan. Dan atas arahan tim, kemudian kita memutuskan. Yang pertama, relokasi ke [Pulau] Galang kita tiadakan. Artinya kita menyetujui aspirasi dari masyarakat," ucap Menteri Bahlil.&nbsp;

 Sudah Masuk PSN dan Gusur Rakyat, Proyek Rempang Ternyata Tak Punya Amdal

Mungkin tak banyak yang tahu, ada jenis serangga yang bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak produktivitas tanaman kelapa sawit.Terkait serangga ini, Perhimpunan Entomologi Indonesia membahasnya dalam Simposium Kelapa Sawit bertajuk Oil Palm Plantation Management to Increase Growth and Production di Padang, Sumatra Barat, Sabtu (30/9/2023).Simposium ini merupakan rangkain dari The 2nd Internasional Conference and The 11th Congress of The Entomological Society of Indonesia (ICCESI) 2023 yang dihadiri 300 peserta dari 9 negara yang disokong Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).Menurut President Entomological Society Indonesia, Prof Dadang, serangga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk tanaman kelapa sawit.“Sebenarnya banyak jenis serangga berguna yang berperan sebagai pasukan untuk melindungi dan mendongkrak produksi sawit seperti parasitoid, predator dan pollinator," kata Prof Dadang. &nbsp;“Oleh karena itu simposium ini menjadi sangat penting untuk merumuskan Langkah-langkah ke depan agar serangga berguna ini dapat terus diteliti dan dioptimalkan fungsinya," Prof Dadang.Pendapat senada disampaikan, Bandung Sahari, Executive Vice President of Sustainability PT Astra Agro Lestari (AALI) Tbk, bahwa serangan hama di perkebunan sawit sangat merugikan, apalagi memasuki El-Nino. Di mana, perubahan cuaca akan sangat berpengaruh terhadap siklus serangga.Untuk beradaptasi dengan kondisi ini, kata Bandung, peran predator seperti Sycanus spp, perlu mendapat perhatian yang serius agar dapat menekan serangan hama di lapangan.Sementara, Cahyo Sriwibowo, peneliti dari Perhimpunan Ilmu Pemuliaan dan Perbenihan Sawit Indonesia, menekankan pentingnya serangga penyerbuk untuk mendongkrak produksi minyak sawit nasional."Tanpa serangga penyerbuk, &nbsp;bunga betina sawit akan sedikit menghasilkan buah yang mengakibatkan produksi minyak sawit bisa anjlok," kata dia.Oleh karena itu, kata dia, penelitian untuk mengoptimalkan fungsi dan peran serangga penyerbuk Elaedobius Kamerunicus, perlu dikembangkan sedini mungkin. "Itu tidak boleh ditunda-tunda," kata dia. &nbsp;

 Perhimpunan Entomologi Dorong Penggunaan Serangga untuk Dongkrak Produksi Sawit Nasional

Akses ke Stasiun Halim untuk menggunakan Kereta Cepat Whoosh mulai tersedia. Walaupun baru satu akses, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta memulai operasikan rute layanan penumpang Cawang - Stasiun Halim, Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).&nbsp; Rute itu akan beroperasi setiap hari dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. "Layanan Cawang - Stasiun Halim KCJB (7W) memiliki 10 titik pemberhentian atau bus stop," ujar Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta, Wibowo, dalam keterangan resminya, Jumat (29/9/2023).&nbsp; Wibowo menambahkan, titik pemberhentian tersebut antara lain Cawang Sutoyo, Stasiun KCJB Halim, Cawang UKI, BKN, dan BNN.&nbsp; Dengan kehadiran layanan ini pun membuat Transjakarta terkoneksi dengan KCJB, MRT serta LRT, KAI, dan kereta bandara. Rencananya, KCJB atau KA Cepat "Whoosh" bakal diresmikan pada 2 Oktober 2023. Sebelumnya, pemerintah berencana meresmikan beroperasinya kereta modern ini pada 1 Oktober 2023 mendatang.&nbsp; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, soft launching atau peresmian akan dilakukan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para pejabat negara juga akan hadir dalam peresmian itu.&nbsp; Dia menambahkan, Presiden Jokowi juga berencana mengajak Presiden China Xi Jinping untuk menjajal KA Cepat Whoosh. Kendati begitu, Luhut tidak menjelaskan lebih lanjut kapan kedua kepala negara itu akan menaiki kereta cepat. "Launching-nya akan dilakukan bersama Presiden Xi Jinping pada waktunya," kata Luhut.&nbsp; Menurut Luhut, saat resmi beroperasi nanti, KA Cepat Whoosh akan langsung berbayar. Kendati begitu, jelasnya, bakal diberikan diskon terlebih dahulu hingga akhirnya akan diterapkan tarif yang normal. "Secara bertahap karcisnya diberikan diskon, tapi nanti ada waktunya kembali normal," ujarnya.&nbsp; &nbsp;Angkut 30 Ribu Orang&nbsp; &nbsp; Adapun Dirut PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan sudah 30 ribu orang telah menjajal Kereta Cepat Whoosh selama pengoperasian uji coba terbatas yang dilakukan sejak 15-27 September 2023.&nbsp; Masyarakat tidak perlu membayar untuk naik kereta cepat yang menghabiskan anggaran Rp 120 triliun ini. Mereka terlebih dahulu mendaftar di situs resmi KCIC.&nbsp; "Kami sudah melakukan uji coba selama 12 hari. Alhamdulillah, sudah hampir 30 ribu masyarakat menggunakan kereta cepat secara gratis," jelas Dwiyana di Jakarta, Jumat (29/9/2023).&nbsp; Ia menyebut mayoritas penumpang yang ikut dalam tahapan uji coba terbatas Kereta Cepat Whoosh merupakan warga yang terdampak dari proyek itu. Mereka berada di sekitar kawasan Stasiun Kereta Cepat Whoosh.&nbsp; "Sebagian besar adalah masyarakat yang terdampak, artinya yang berada di jalur, dan mereka sebagian memang undangan, dan sebagain daftar online," jelas Dwiyana.&nbsp; Dirut KCIC mengaku mendapat laporan ada animo yang tinggi dari masyarakat untuk naik Kereta Cepat Whoosh. Ia pun memberikan sinyal kegiatan uji coba terbatas kereta cepat relasi Jakarta-Bandung akan diperpanjang.&nbsp; "Memang antusiasme masyarakat ini menggunakan kereta api cepat tidak terbendung. Dengan adanya uji coba gratis selama hampir 12 hari ini, semoga bisa diperpanjang nanti," katanya. &nbsp;

Bus Transjakarta Mulai Layani Penumpang KA Whoosh dari Stasiun Cawang, Catat Titiknya

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melakukan pengawasan terhadap kegiatan bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di sejumlah lokasi di wilayah itu, Jumat (29/9/2023).Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep Ahmad Zubaidi menjelaskan bahwa pengawasan itu sebagai antisipasi akan kemungkinan adanya dugaan pelanggaran dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum."Saat ini memang belum masuk pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga secara aturan belum ada calon secara resmi. Akan tetapi, kami tetap melakukan pengawasan dan langkah-langkah antisipatif agar kegiatan-kegiatan oleh peserta pemilu tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.Pengawasan yang dilakukan pihaknya berupa pemantauan langsung di lapangan dengan menerjunkan tim pengawas dari sejumlah kecamatan.Untuk kegiatan AMIN di Kecamatan Kota Sumenep, pihaknya menerjunkan panitia pengawas pemilu (panwaslu) kecamatan, sedangkan untuk kegiatan kampanye di Kecamatan Guluk-Guluk oleh panwaslu setempat.Sebelum kegiatan berlangsung, pihaknya telah berkoordinasi dengan panitia pelaksana kegiatan dan meminta agar kegiatan kedua bakal calon itu memperhatikan ketentuan perundang-undangan, yakni tidak melakukan pelanggaran."Kami juga sudah memberikan imbauan, baik secara lisan maupun surat," kata Zubaidi.Pada hari Jumat (29/9/2023), bakal pasangan calon presiden/wakil presiden yang diusung Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan safari politik di Pulau Madura dan bersilaturahmi dengan para ulama, habaib, kiai, nyai, dan warga NU di Kabupaten Sumenep."Berdasarkan laporan sementara yang kami terima dari hasil pantauan teman-teman di lapangan, kegiatan berlangsung sebagaimana biasa dan tidak ditemukan adanya pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Sumenep Ahmad Zubaidi.

Bawaslu Pantau Kegiatan AMIN di Sumenep

Sebuah insiden yang menimbulkan kontroversi terjadi di salah satu venue Asian Games 2022 di Hangzhou, China. Seorang petugas keamanan berupaya menghalangi seorang penonton asal Uzbekistan yang sedang melaksanakan salat. Insiden ini menjadi sorotan publik setelah diunggah oleh pengguna Twitter/X @AzzamIzzulhaq pada Sabtu (30/9/2023).Menurut akun tersebut, penonton asal Uzbekistan tersebut memilih untuk melaksanakan salat di area venue karena tidak tersedia tempat khusus untuk salat.&nbsp;Petugas keamanan yang melihatnya langsung berupaya menghentikan aktivitas tersebut. Aksi petugas keamanan ini mendapat kritik dari netizen yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap kebebasan beragama.<figure class="media"><oembed url="https://twitter.com/AzzamIzzulhaq/status/1707886150143377775"></oembed></figure>Setelah video insiden ini beredar luas di media sosial, banyak netizen yang merasa geram dan mempertanyakan kebijakan penyelenggara Asian Games 2023 terkait fasilitas ibadah di venue-venue pertandingan. Beberapa pihak bahkan meminta otoritas Asian Games untuk segera memberikan klarifikasi dan solusi atas insiden ini.Insiden ini juga memicu tuntutan agar panitia penyelenggara menyediakan fasilitas ibadah di setiap venue untuk mengakomodasi kebutuhan spiritual para penonton dan atlet yang beragama. Hal ini dianggap sebagai bentuk penghormatan dan inklusivitas dalam event olahraga internasional sekelas Asian Games.Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari panitia penyelenggara Asian Games 2023 atau otoritas terkait lainnya mengenai insiden ini. Publik pun menantikan tindakan dan kebijakan yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

INFOGRAFIS: Sejumlah Kasus Etik Pimpinan KPK 2019-2024

Topik

Komentar

BERITA TERKAIT

Ajak Anak Muda Terlibat Pengambilan Keputusan Politik, Anies: Negara Jangan Memonopoli

MA Minta KPU Cabut Aturan yang Muluskan Eks Koruptor Nyaleg, Begini Alasannya

Singgung Bulan Purnama, Hasto Pastikan Ganjar Sudah Punya Cawapres

Mulai 1 Oktober, DKI Terapkan Tarif Parkir Tertinggi di 24 Lokasi

109 Gedung Tinggi di Jakarta Pasang Water Mist, Ini Sebarannya

Anak Bau Kencur di Dunia Politik, Kaesang Punya Modal Unik

Sudah Masuk PSN dan Gusur Rakyat, Proyek Rempang Ternyata Tak Punya Amdal

Perhimpunan Entomologi Dorong Penggunaan Serangga untuk Dongkrak Produksi Sawit Nasional

Bus Transjakarta Mulai Layani Penumpang KA Whoosh dari Stasiun Cawang, Catat Titiknya

Bawaslu Pantau Kegiatan AMIN di Sumenep

Pria Muslim Dihalangi Petugas China saat Salat di Venue Asian Games

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA