Jumat, 24 Oktober 2014 | 21:39 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Warga Protes 14 Kriteria Rakyat Miskin Versi BPS
Headline
IST
Oleh: Suriani
metropolitan - Jumat, 30 April 2010 | 04:01 WIB
Berita Terkait
INILAH.COM, Makassar - Ratusan warga miskin kota yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kota Makassar berunjukrasa di depan kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel. Mereka menuntut BPS ubah kriteria warga miskin.

Mereka memprotes mekanisme yang digunakan oleh BPS Sulsel untuk mendata warga miskin di
di Jl Haji Bau No.6 Makassar, Kamis (29/4). Tolak ukur yang terdiri dari 14 item yang digunakan BPS dianggap tidak sesuai lagi diterapkan di Makasaar sebagai kota metropolitan.

Pengunjukrasa menganggap 14 item tersebut, salah satunya warga harus memiliki perumahan dengan lantai tanah, dinding bilik dan beratap rumbia, keterlaluan. Apalagi, jika sudah memiliki motor, dianggap
sudah tak miskin lagi.

"Mana mungkin kriteria itu masih digunakan di Makassar, mana ada lagi rumah seperti itu, rumah seperti itu, di desa sekalipun sudah jarang dijumpai," kata Daeng Baji, salah seorang warga miskin Makassar,
sekaligus Korlap aksi tersebut, di depan BPS Sulsel.

Terkadang, lanjut Daeng Baji kenyataan di lapangan petugas BPS hanya mendata satu keluarga saja dalam satu rumah, padahal di pemukiman warga miskin biasanya dihuni sampai tiga kepala keluarga.

Tolak ukur rakyat miskin versi BPS lainnya adalah standar garis kemiskinan dari BPS sebesar Rp200.262 perkapita, ditolak oleh massa. Pasalnya, kondisi di lapangan, orang dengan pendapatan sekecil itu, tidak mungkin.

"Kenyataannya, penghasilan sejuta sebulan bagi kami itu sedikit sekali dan sangat susah mengatur untuk menghidupi keluarga kami. Kalau ternyata memiliki motor itu sudah tak masuk kategori miskin, matilah
kami, kami memang memiliki motor tapi itu cicilan tanpa DP yang gampang mendapatkannya," tegas Daeng Baji.

Karena pendataan ini, pengunjukrasa merasa akan sulit mendapatkan bantuan dari program pemerintah yang diperuntukkan bagi rakyat miskin. Padahal, program bantuan tersebut sangat menolong.

Sementara itu, Kepala BPS Sulsel Bambang Supriyanto saat menerima perwakilan pengunjukrasa, yang dimaksudkan oleh pengunjukrasa dalam orasinya terkait 14 item itu, adalah format sensus penduduk beberapa waktu lalu. Kriteria tersebut, ditetapkan untuk pendataan pemberian dana BLT dan PNPM Mandiri.

Bambang menambahkan, Sensus Penduduk pada 1- 31 Mei dilakukan di Sulsel. Hasilnya tidak ada kaitannya dengan penetapan rumah tangga miskin. Sensus ini untuk identifikasi warga, perumahan dan lainnya untuk mempertajam program pembangunan. Tapi, kalau untuk pendataan rumha tangga miskin untuk program bantuan memang ada yang keliru.

"14 variabel ada yang tidak tepat, seperti yang disebutkan pengunjukrasa. Aspirasi ini sudah sampai ke BPS pusat, sehingga akan ada pendataan rumah tangga miskin, akan menggunakan variabel yang berbeda. Sehingga tepat sasaran," pungkas Bambang. [ikl]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER