Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 27 Juni 2017 | 20:51 WIB

Djarot Ngantor Naik Taksi Pagi Ini

Oleh : Ivan Sethyadi | Jumat, 2 Juni 2017 | 10:46 WIB
Djarot Ngantor Naik Taksi Pagi Ini
Plt Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat - (Foto: twitter)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Plt Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat turun dari taksi saat tiba di Balaikota, Jumat (2/6/2017).

Pemandangan tersebut tentu menarik perhatian warga dan juga wartawan yang biasa menunggunya tiap pagi. Pasalnya, Djarot biasa diantar mobil dinas dengan kawalan motor.

Sambil tersenyum, Djarot pun mengatakan alasannya menggunakan taksi daripada mobil dinas.

"Inikan jadwal ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta wajib menggunakan transportasi umum untuk berangkat ke kantor pada hari Jumat pekan pertama setiap bulan," katanya.

Djarot mengaku cukup nyaman menggunakan taksi untuk berangkat dari rumahnya.

Djarot memutuskan naik taksi lantaran transportasi umum bus Transjakarta tidak melewati rumah dinasnya di Taman Suropati, Jakarta Pusat.

Dalam perjalanan ke Balaikota DKI Jakarta, mantan walikota Blitar ini pun menceritakan perbicangannya dengan sopir taksi.

"Ngobrol dong ya, tanya rumahnya di mana, berapa tahun jadi sopir taksi, dijawab empat tahun. Dia (sopir) ternyata agak grogi juga. Sewaktu pilkada dia bilang milih saya. Terus saya bilang, loh kenal saya. Kenal kan bapak, pak Djarot," ungkapnya.

Diketahui, aturan menggunakan transportasi umum bagi PNS Pemprov DKI Jakarta itu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 150 Tahun 2013 yang diteken Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pada 30 Desember 2013

Dalam Ingub itu tercatat para pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan DKI dilarang membawa kendaraan pribadi baik kendaraan roda dua maupun roda empat ke tempat kerja setiap hari Jumat di minggu pertama tiap bulannya.

Ingub tersebut berlaku untuk sekretaris daerah (Sekda), para deputi, para asisten sekda, inspektur, para kepala badan, para wali kota, bupati, kepala dinas, kepala Satpol PP, sekretaris DPRD, para kepala biro, asisten deputi, sekretaris Korpri, para direktur RSUD, direktur RSKD, kepala sudin, kepala UPT, para camat, dan para lurah untuk menginstruksikan kepada bawahannya.

Sebagai solusi, mereka harus ke kantor menggunakan angkutan umum. Bahkan, mereka dilarang menggunakan kendaraan dinas berpelat merah. [rok]

Tags

 
Embed Widget

x