Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 13:52 WIB

Optimalkan Penerimaan Pajak 2017, DKI Gandeng KPK

Oleh : Ivan Setyadi | Jumat, 3 Februari 2017 | 15:15 WIB
Optimalkan Penerimaan Pajak 2017, DKI Gandeng KPK
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemprov DKI menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk komitmen mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah berharap rekomendasi yang dihasilkan pada rapat kerja antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Tim Optimalisasi Penerimaan Daerah KPK-RI dapat menciptakan Penerimaan Daerah yang lebih optimal, pelayanan perpajakan yang semakin meningkat serta lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada para Wajib Pajak.

"Pencanangan Aksi dan Komitmen Bersama Optimalisasi Penerimaan Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan fiscal capacity Prov. DKI Jakarta agar dapat berjalan dengan baik dengan berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas," kata Saefullah di Balai Kota, Jumat (3/2/2017).

Rencana penerimaan Pajak Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 telah ditetapkan sebesar Rp35.230.000.000.000,- (tiga puluh lima triliun dua ratus tiga puluh miliar rupiah), dimana jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp3,6 triliun dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016, yakni sebesar Rp31,6 triliun.

Dengan banyaknya jenis pajak yang dikelola DKI, potensi serapan tidak maksimal, sampai potensi tindak pidana korupsi sangat rentan. Oleh sebab itu, KPK diajak untuk ikut serta mengawasi proses tata kelola penerimaan pajak di Jakarta sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi serta pungli.

Sebelumnya Dinas Pelayanan Pajak (DPP) dengan tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemungutan 13 jenis Pajak Daerah, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) serta Pajak Rokok, yang saat ini tugas pokok dan fungsinya mengalami penambahan dengan adanya tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemungutan Retribusi.[jat]

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x