Minggu, 23 November 2014 | 04:05 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Proses Hibah 30 Unit Bus Terhambat, Ahok Ngamuk
Headline
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama - (Foto: inilahcom)
Oleh: Bayu Hermawan
metropolitan - Rabu, 12 Maret 2014 | 00:30 WIB
Berita Terkait

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bisa menyembunyikan kemarahannya, dengan terhambatnya proses hibah 30 unit bus dari tiga perusahaan swasta, untuk menambah armada TransJakarta.

Kemarahan dipicu karena saat memimpin rapat penandatangan kerja sama penyediaan armada bus Transjakarta di Balaikota. Ahok mendapatkan laporan jika tiga perusahaan swasta yang hendak menghibahkan bus, diwajibkan terlebih dahulu membayar pajak reklame untuk iklan yang dipasang di dalam maupun di luar badan bus.

"Aku benci caranya begini, orang mau sumbang bus malah masih disuruh bayar pajak. Kita ini kan dikasih orang, masa masih minta orang yang sudah mau memberi bayar juga," tegasnya, Selasa (11/3/2014).

Ahok melanjutkan, seharusnya Pemprov DKI bersyukur masih ada pihak yang mau membantu. Ia mengatakan, jika proses pemberian bantuan saja berbelit-belit, maka bukan tidak mungkin tidak ada lagi pihak swasta yang mau memberikan bantuan.

"Kalau begini caranya, lama-lama orang paranoid ini sama orang Pemprov DKI karena dipersulit. Sudah mau disumbang tapi malah mau dikasih pajak. Ini saya heran," ucapnya.

Menurut Basuki, Pemprov DKI tidak perlu lagi menagih pajak reklame kepada ketiga perusahaan yang berkeinginan memuat iklan di dalam maupun di luar badan bus yang akan dihibahkan tersebut.

Kemarahan Ahok semakin menjadi-jadi setelah salah satu perwakilan perusahaan yang ingin menyumbang puluhan bus tersebut, juga mempertanyakan salah satu klausul kesepakatan bersama yang mewajibkan pemberi hibah memakai jasa konsultan dalam urusan hibah bus tersebut.

"Kita beli dari ATPM langsung, kok masih pakai jasa konsultan lagi. Anehnya lagi, kenapa surat perjanjian kerja sama yang saya terima kok berbeda dengan Pemprov DKI. Ada apa ini?," kata Weno, perwakilan salah satu perusahaan swasta.

Mendengar hal tersebut, kemarahan mantan Bupati Belitung Timur itu makin menjadi-jadi. Puncaknya, ia pun meninggalkan ruang rapat tersebut.

"Kita bakal terima hibah puluhan bus merek Hino, bukan beli bus berkarat yang nggak punya merek dari Cina sana, kok sulit banget. Ini sudah nggak benar," katanya langsung meninggalkan ruangan

Pertemuan pun akhirnya dilanjutkan oleh Plt Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Wiriatmoko. Sekadar diketahui rapat tersebut dihadiri pula, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Endang Widjajanti, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Sri Rahayu, Kepala UP Transjakarta Pargaulan Butar Butar.

Seperti diketahui, sebanyak 30 unit bus tersebut diperoleh dari hibah tiga perusahaan, yakni Telkomsel, Triphone Mobile Indonesia dan Rodamas, yang berkomitmen membantu Pemprov DKI dalam menambah transportasi massal.

Seharusnya, proses hibah puluhan bus rampung akhir 2013 lalu. Namun, hingga saat ini proses hibah tidak bisa berjalan karena ketiga perusahaan diwajibkan membayar pajak karena memasang iklan di dalam maupun di luar badan bus.[bay]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
2 Komentar
imamarifin
Rabu, 12 Maret 2014 | 16:21 WIB
halaaaaaaaaaaah emang anak buah Pak jo kagak ada yang beres, sono laen sini laen, mau nyumbang di persulit gimana ntar jadi presiden, orang pribumi dipersulit lagi nih
Pompi Soepomo
Rabu, 12 Maret 2014 | 08:19 WIB
Payah Oom Ahok ini, asal marah tanpa tahu etung2an untung rugi Pemprov DKI ... Ahok harusnya membedakan antara pemberian HIBAH kepada pemprov DKI dengan pemungutan Pajak Daerah atas Reklame. Dalam hal ini staff DKI Jakarta-lah yang benar. Pemberi bis (para pengusaha) kalau bener2 ingin nyumbang DENGAN IKLAS ya ga usah menyertakan iklan produk penyumbang. Begitu bis menjadi milik Pemprov DKI, SIAPApun berhak pasang iklan di badan bis tersebut, termasuk yang menyumbang bis itu dengan tarif reklame sesuai dengan Peraturan Daerah. Pajak reklame dipungut tahunan. Kalau penyumbang bis digratiskan memasang iklan di bis yang disumbangkan selama umur pemakaian bis itu (biasanya 5 tahun), jelas hal ini merugikan Pemprov DKI, karena TOTAL NILAI pajak reklame selama 5 tahun jauh lebih tinggi daripada harga bis yang disumbangkan. JANGAN ASAL MENUDUH BAWAHAN ANDA ITU KORUP SEMUA OOM AHOK, KASIHAN MEREKA.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER