Find and Follow Us

Selasa, 23 Juli 2019 | 12:20 WIB

Inul Minta Jokowi Revisi Perda Kepariwisataan

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Senin, 23 September 2013 | 14:36 WIB
Inul Minta Jokowi Revisi Perda Kepariwisataan
Inul Darastista - (Foto:inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta - Pengusaha karaoke, Inul Darastista meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo merevisi Peraturan Daerah (Perda) Kepariwisataan Nomor 10 tahun 2004. Inul merasa Perda itu merugikan, karena tidak adanya perbedaan terhadap izin usaha karaoke keluarga dengan karaoke eksekutif.

"Saya merasa dirugikan karena pemerintah seharusnya memisahkan antara tempat karaoke eksekutif dan karaoke keluarga. Dalam Perda tersebut, tidak ada pembeda di antara kedua jenis karaoke itu. Makanya kami minta revisi," ujarnya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (23/9/2013).

Penyanyi dangdut itu melanjutkan, dengan tidak adanya perbedaan terhadap izin tersebut, tempat karaoke miliknya dipersepsikan sama dengan tempat karaoke eksekutif. Padahal, hal yang paling mendasar adalah karaoke eksekutif itu menyediakan wanita atau pria pendamping untuk menemani klien bernyanyi. Sedangkan karaoke keluarga benar-benar diperuntukkan untuk hiburan keluarga. Karaoke eksekutif sendiri cenderung dianggap negatif oleh masyarakat.

"Orang kan bisa lihat karaoke eksekutif itu seperti apa ada ceweknya tempatnya seperti apa remang-remang redup. Kalau keluarga kan udah umum keluarga aja. Jadi tidak begitu, kami bersih. Jadi kalau Perda sekarang memang merugikan," jelasnya.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, ia akan melakukan pengecekan kelapangan untuk mengetahui secara jelas masalah ini. Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengatakan, hingga saat ini ia memang belum blusukan ke tempat-tempat karaoke.

"Masalah-masalah di lapangan, ya kita sampaikan apa adanya kalau yang bisa kita bantu misalnya kaya yangg karaoke keluarga dan karaoke eksekutif. Saya ngomong apa adanya, saya belum ngerti, karaoke keluarga seperti apa, yang eksekutif seperti apa," ujarnya.

"Kalau nanti saya kelapangan baru nanti saya ngerti dan bisa komentari apakah izin itu bisa dibedakan. Kalau bisa dibedakan kenapa tidak. Sekali lagi ini dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat juga," tandasnya.[bay]

Komentar

Embed Widget
x