Jumat, 19 Desember 2014 | 22:09 WIB
Follow Us: Facebook twitter
PDIP: Hak Interpelasi DPRD, Upaya Jegal Jokowi
Headline
Gubernur DKI Jakarta Jokowi - (Foto: inilah.com/Agus Priatna)
Oleh: Wahyu Praditya Purnomo
metropolitan - Jumat, 24 Mei 2013 | 20:10 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Meski hak interpelasi DPRD DKI merupakan hak legislatif, namun Fraksi PDI-P melihat adanya upaya penjegalan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Jika benar, FPDI-P cukup menyayangkan pengajuan hak interpelasi oleh anggota dewan.

Hal tersebut diungkapkan anggota fraksi PDI-P DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo saat ditemui di gedung DPRD DKI. "Jangan sampai dianggap sebagai upaya penjegalan terhadap program pro rakyat di bawah kepemimpinan Jokowi," kata Rio, Jumat (24/5/2013).

Ia mengungkapkan, jika pengajuan hak interpelasi bertujuan untuk menjagal Jokowi atau bernuansa politis, maka bukan tidak mungkin interpelasi akan mendapatkan reaksi keras dari masyarakat. Dewan pun, lanjutnya, dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.

Sambodo menilai tak ada yang bermasalah dalam program KJS. Dalam rapat dengan 16 rumah sakit (RS) Kamis (23/5/2013), diungkapkan Rio, ke 14 RS telah menyatakan telah siap melayani pasien KJS. Mereka pun membantah pengunduran diri dari program KJS.

Sementara mengenai tarif INA-CBGs, yang diperdebatkan, diketahui Kemenkes dengan Dinkes DKI sudah bersedia merevisi dan mengevaluasi besaran premi. "Artinya secara teknis ini sudah ditangani oleh komisi E sebagai domain bidang nya," ungkapnya.

Ia pun juga menegaskan, dalam Survey IndoPolink menunjukkan adanya kepuasan harapan masyarakat terhadap KJS sebesar 85 persen. Artinya program KJS adalah program pro rakyat yg sangat dibutuhkan oleh rakyat.

Menurutnya dengan beberapa point tersebut sudah jelas penerapan program KJS tak ada masalah, apalagi dinilai memberatkan warga miskin di Jakarta.

"Sudah jelas tak ada yang perlu dipermasalahkan," ucapnya.

Seperti diketahui, upaya pengajuan hak interpelasi yang dilakukan beberapa anggota dewan terkait rusuhnya program Kartu Jakarta Sehat (KJS) ditanggapi Jokowi maupun Ahok sinis. Mereka menganggap upaya tersebut sebagai upaya penggulingan atau pemakzulan terhadap kepemimpinannya.[bay]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER