Kamis, 23 Oktober 2014 | 10:43 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Inilah Bukti Janji Jokowi ke Warga Waduk Pluit
Headline
Janji kampanye yang pernah diberikan oleh Jokowi-Ahok untuk normalisasi Waduk Pluit - (Foto: inilah.com)
Oleh: Wahyu Praditya Purnomo
metropolitan - Kamis, 16 Mei 2013 | 17:38 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Program normalisasi Waduk Pluit menemui hambatan, karena warga yang bermukim diarea itu menolak huniannya digusur dan di relokasi ke rumah susun. Dengan berbekal janji kampanye yang pernah diberikan oleh Jokowi-Ahok, warga pun menegaskan akan tetap bertahan.

Saat ini, warga Waduk Pluit menagih janji kampanye yang pernah disampaikan oleh Jokowi-Ahok saat Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Memang, meski tidak menyebutkan secara spesifik akan memberikan sertifikat tanah kepada warga Waduk Pluit, namun dalam copy janji kampanye yang disampaikan Jokowi-Ahok dituliskan jika "kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik".

Berbekal janji itulah warga Waduk Pluit menegaskan akan terus bertahan. Karena selama ini, mereka mengaku sudah tinggal disana lebih dari 20 tahun.[bay]

Berikut isi janji kampanye yang ditanda tangani oleh Jokowi;

Jakarta Baru;
Pro-Rakyat Miskin, Berbasis Pelayanan dan Partisipasi Warga

1. Warga dilibatkan dalam; Penyusunan RT/RW (rencana tata ruang wilayah penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kota.

2. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota, meliputi;

a. Legalisasi kampung ilegal, kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik

b. Permukiman kumuh tidak digusur tapi ditata, permukiman kumuh yang berada di atas lahan milik swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan haknya. Pembangunan Jakarta akan dimulai dari kampung-kampung miskin.

c. Perlindungan dan penataan ekonomi informal; PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil dan pasal tradisional.

3. Keterbukaan dan penyebarluasan informasi kepada warga kota.

Jakarta, 15 September 2012,
Calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017

Joko Widodo

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER