Selasa, 30 September 2014 | 20:51 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Relokasi Warga Waduk Pluit
Jokowi Merasa Tak Pernah Dipanggil Komnas HAM
Headline
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo - (Foto: inilah.com)
Oleh: Anton Hartono
metropolitan - Selasa, 14 Mei 2013 | 21:02 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menolak disebut mangkir dari panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terkait masalah penggusuran warga yang tinggal di area Waduk Pluit, Jakarta Utara. Ia menegaskan, jika belum pernah sekalipun menerima surat panggilan tersebut.

"Mangkir untuk apa? Coba ditanyakan ke bagian umum, mangkir untuk apa. Tidak ada suratnya, mau datang bagaimana?," ucap pria yang akrab disapa Jokowi itu, di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (14/5/2013).

Jokowi menegaskan, jika sudah menerima surat panggilan dari Komnas HAM, maka ia pasti datang. Bahkan, tanpa harus mengirimkan surat resmi, jika memang Komnas HAM merasa perlu meminta penjelasan darinya, Jokowi pasti akan hadir.

"Di SMS saja saya datang kok. Apalagi disurati. Kalau itu penting banget saya pasti akan datang," ujarnya.

Ia juga membantah tudingan yang mengatakan telah melakukan intimidasi terhadap warga sekitar waduk Pluit untuk mau pindah. Justru menurutnya apa yang dilakukannya terhadap warga Pluit, sangat mempertimbangkan sisi kemanusian, dengan memberikan tempat tinggal yang layak.

"Kata siapa? Preman siapa? Masa wajah saya wajah preman? Mungkin banyak preman di sana, tapi premannya siapa di sana. Saya hanya suruh pindah ke tempat yang baru, di Rusun. Di sana disediakan televisi, ada kulkas, ada tempat tidur, ada meja dan kursi makan. Kurang apa kita ini," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua bidang pemantau dan penyelidikan Komnas HAM, Natalius Piagi mengatakan pihaknya akan melakukan penjemputan secara paksa terhadap Jokowi dan Ahok, jika tidak mengindahkan panggilan Komnas HAM.

"Dia tidak boleh menganggap remeh Komnas HAM, kami juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan secara paksa kalau mereka tidak datang ke Komnas HAM," kata Natalius kepada INILAH.COM, Senin (13/5/2013).

Dikatakan oleh Natalius, Komisi Nasional Hak Asasi Manuisa (Komnas HAM) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk memantau dan mengawasi kinerja pemerintah, baik kebijakan maupun lainnya. Di samping itu, Natalius mengemukakan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan kedua kalinya kepada Pemerintah Provinsi DKI, namun menurutnya pada panggilan pertama dari pihak Pemda DKI tidak memenuhi panggilan Komnas HAM.

"Kami sudah panggil dua kali, mereka belum datang dan tinggal sekali lagi. Panggilan kedua baru minggu kemarin bulan Mei, jadi nunggu jawaban dulu terhadap panggilan kedua ini karena belum ada tanggapan dari pihak Pemda DKI," tukasnya.

Ia menambahkan, pihaknya melakukan upaya seperti ini bukan berarti memvonis Pemda DKI, tetapi pihak Komnas HAM mau mendengarkan apa upaya ke depan dari Pemerintah Provinsi DKI. [bay]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
1 Komentar
clux
Rabu, 15 Mei 2013 | 08:34 WIB
mungkin yang kirim suratnya salah alamat, jangan2 dikirim ke rumah foke kali,,,,, hahahahaha
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER