Jumat, 28 November 2014 | 12:35 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Dikritik Staf Mendagri
Ahok: Okelah, Banyak Yang Bilang Aku Arogan
Headline
Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama - (Foto: inilah.com)
Oleh: Wahyu Praditya Purnomo
metropolitan - Jumat, 10 Mei 2013 | 16:02 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjawab kritikan yang dilontarkan staf ahli Kementerian Dalam Negeri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antar lembaga, Reydonnyzar Moenek, terkait pernyataannya terhadap pembuatan e-KTP.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, ia bukan tidak setuju dengan penerbitan e-KTP. Namun secara pribadi, dirinya hanya ingin agar pembuatan e-KTP bisa dengan harga murah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"Saya bilang secara pribadi. Saya setuju program e-KTP, tapi dilakukan dengan cara murah melalui BPD. Itu saja. Saya sekadar ngomong itu saja," ujarnya di Balaikota, Jumat (10/5/2013).

Terkait kritikan yang disampaikan oleh Staf Ahli Kemendagri, yang mengatakan jika Wagub DKI arogan dan tidak tahu aturan, Ahok memilih tidak banyak berkomentar, ia pun hanya menjawab dengan santai kritikan tersebut.

"Okelah banyak yang bilang aku arogan. Sudah terlalu banyak yang bilang aku arogan. Okelah," tandasnya.

Sebelumnya, Staf Ahli Mendagri bidang Hukum, Politik dan Hubungan Antarlembaga Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan bahwa Wagub DKI Basuki T Purnama, tidak mengerti aturan. Hal tersebut terkait pernyataan Ahok yang terkesan menentang penerapan e-KTP sejak dirinya masih berstatus anggota Komisi II DPR RI, ditambah Ia menyebutkan Kemendagri membuang uang triliunan rupiah untuk proyek e-KTP.

Reydonnyzar menegaskan, pembuatan e-KTP merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah melalui proses pembahasan bersama DPR RI. Reydonnyzar marah saat Ahok menilai kinerja Kemendagri.

Saat itu Ahok mengeluarkan pernyataan yang menyebut kinerja kementerian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu buruk, terutama terkait dengan pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP.

"Tidak etis wagub menilai kinerja Kemendagri. Karena ada subordinat penyelenggara pemerintahan. Ia berada di bawah Kemendagri," ujar Reydonnyzar.

Ahok menyebut, dari 6.024.282 warga DKI yang sudah merekam e-KTP, baru 5.467.687 yang dicetak Kemendagri. Yang sudah diterima warga baru 4.895.819 e-KTP.

"Dalam pengamatan kami, Ahok tidak bekerja dengan sistem dan Ahok arogan, tidak tahu aturan. Urusi persoalan kinerja Anda," tegasnya lagi.[bay]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER