Sabtu, 25 Oktober 2014 | 09:44 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Pelayanan Administrasi Kependudukan & IMB DKI
Headline
inilah.com
Oleh: Advertorial
metropolitan - Jumat, 23 November 2012 | 06:23 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta – Pelayanan administrasi kependudukan dan izin mendirikan bangunan di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta terus mengalami penyempurnaan. Sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang mudah dan cepat.

1. Pelayanan Pelaporan Kedatangan

Kedatangan Penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dari dalam atau luar Wilayah Propinsi DKI Jakarta termasuk dari Luar Negeri wajib didaftarkan kepada Lurah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

Kedatangan Penduduk WNA yang diakibatkan perpindahan dari dalam atau luar Wilayah Propinsi DKI Jakarta termasuk dari Luar Negeri wajib didaftarkan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya setempat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT). Sebagai hasil pelaporan Kedatangan Penduduk WNI dan WNA akan diterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi yang berusia 17 tahun ke atas atau sebelumnya pernah kawin

Persyaratan

Untuk mendapatkan Pelayanan Pelaporan Kedatangan, harus melengkapi persyaratan berikut : Untuk kedatangan dari dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta

• Surat Pengantar RT/RW

• Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan asal

• Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi WNA

• Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi WNA Penduduk

Sementara Untuk kedatangan dari luar Wilayah Propinsi DKI Jakarta

• Surat Pengantar RT/RW

• Surat Keterangan Pindah dari Daerah asal yang ditandatangani Camat

• Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian

• Surat Keterangan Jaminan Tempat Tinggal

• Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP penjamin tempat tinggal

• Surat Keterangan Jaminan Bekerja/dari Sekolah bagi yang sekolah

• Passpor bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri

• Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA

• Dokumen Imigrasi bagi WNA Penduduk Sementara

Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan

2. Pelayanan Pelaporan Kepindahan

Pelayanan Pelaporan Kepindahan meliputi :

• Perpindahan dalam satu Kelurahan dalam wilayah satu Kecamatan dan Kotamadya (perubahan alamat)

• Perpindahan antar Kelurahan dengan Kecamatan yang berbeda (antar Kecamatan) dalam satu wilayah Kotamadya

• Perpindahan antar Kelurahan dengan Kotamadya yang berbeda (antar Kotamadya) dalam Propinsi DKI Jakarta

• Perpindahan ke luar wilayah Propinsi DKI Jakarta / ke Luar Negeri

Sebagai hasil pelaporan kepindahan akan diterbitkan Surat Keterangan Pindah. Jika yang pindah dalam wilayah Propinsi DKI Jakarta adalah Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga, maka Kartu Keluarga lama akan dicabut di Kelurahan asal. Jika pindah ke luar wilayah Propinsi DKI Jakarta/ke Luar Negeri akan dilakukan pencabutan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.

Jika yang pindah hanya Kepala Keluarga, maka harus ditunjuk anggota keluarga yang akan menggantikan sebagai Kepala Keluarga di tempat asal dan diterbit kan Kartu Keluarga Baru. Jika yang pindah adalah anggota Keluarga, akan diterbitkan Kartu Keluarga Baru di tempat asal.

Persyaratan

Untuk mendapatkan Pelayanan Pelaporan Kepindahan harus memenuhi persyaratan berikut :

• Surat Pengantar RT/RW

• Kartu Keluarga/Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi WNA Penduduk Sementara

• Kartu Tanda Penduduk

• Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi Penduduk WNA

• Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Orang Asing Penduduk Sementara

Lokasi Pelayanan: Kantor Kelurahan

Waktu Pelayanan : 1 hari kerja

Biaya : Gratis

3. Pembuatan Akta Kematian

Syarat Pembuatan Akta Kematian

1. Surat Keterangan Pelaporan Kematian dari Lurah

2. Fotocopy Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat (Otopsi) dari Rumah Sakit / Rumah Bersalin/Puskesmas/Visum Dokter

3. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP pemohon

4. Fotocopy Akta Perkawinan/Akta Nikah

5. Fotocopy Akta Kelahiran (Almarhum)

6. Surat kuasa dari keluarga pemohon materai Rp. 6.000,-

Tempat Pelayanan : Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tarif Retribusi:

• Bagi kematian sampai dengan 60 hari : Rp. 0,-

• Bagi kematian lewat 60 hari : Rp. 10.000,- (denda administrasi)

Waktu pelayanan : 1 hari kerja

Data Penduduk yang dilaporkan kematiannya akan dihapuskan dari Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pernah dimiliki segera dinon-aktifkan secara sistem agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai hasil pelaporan kematian, diterbitkan Kartu Keluarga baru dan Akta Kematian.

Akta kematian dibutuhkan sebagai syarat untuk:

• Mengurus Penetapan Ahli Waris

• Mengurus Pensiunan Janda/Duda

• Mengurus Klaim Asuransi.

• Persyaratan untuk melaksanakan Perkawinan kembali

Persyaratan

Untuk mendapatkan Pelayanan Pencatatan Kematian harus melengkapi persyaratan berikut:

• Surat Pengantar RT/RW

• Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit (Visum)

• Fotocopy Kartu Keluarga / Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir Lurah

• Surat Keterangan Tamu/KIPEM bagi yang bukan Penduduk Propinsi DKI Jakarta

• Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi Penduduk WNA

• Surat KeteranganPendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Orang Asing Penduduk Sementara

4. Izin Mendirikan Bangunan Perubahan Akhir

IMB adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan apabila rencana bangunan dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis, aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan dan aspek lingkungan.

Untuk menerbitkan IMB diperlukan waktu untuk pemeriksaan dan penelitian secara administratif dan teknis. Mengingat keinginan masyarakat untuk dapat melakukan pembangunan secepatnya maka Dinas menerbitkan dan memberikan Izin Pendahuluan (IP) yang dapat dipakai untuk melaksanakan kegiatan membangun yang terdiri atas :

IP Menyeluruh

IP menyeluruh yaitu izin yang dikeluarkan sebelum IMB diterbitkan, dimana pemilik bangunan diizinkan untuk membangun sampai selesai seluruh rencananya. Izin seperti ini dikeluarkan untuk :

a. Bangunan rumah tinggal sampai dengan 2 lapis tanpa pelanggaran ;

b. Bangunan rumah tinggal yang memerlukan penelitian rencana arsitektur secara khusus (antara lain daerah pemugaran);

c. Bangunan bukan rumah tinggal sampai dengan 2 lapis tanpa pelanggaran dan bebas dari perhitungan konstruksi;

d. Bangunan bukan rumah tinggal dengan bentang konstruksi sampai dengan 13 Meter.

IP Sebagian

IP sebagian yaitu izin yang dikeluarkan sebelum IMB diterbitkan, dimana pemilik bangunan hanya diizinkan membangun sampai dengan tahap-tahap pekerjaan tertentu (misalnya sampai dengan pekerjaan pondasi).

Hal ini terutama disebabkan oleh karena bangunan tersebut perlu penelitian lebih mendalam, dalam bidang konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan. Izin seperti ini dikeluarkan untuk:

a. Bangunan bukan rumah tinggal bertingkat atau tidak bertingkat yang memerlukan rencana konstruksi;

b. Bangunan bukan rumah tinggal yang memerlukan rencana instalasi dan perlengkapan bangunan.

Izin Persiapan

Izin Persiapan yaitu izin yang dikeluarkan sebelum IMB diterbitkan, dimana pemilik bangunan hanya diizinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan (misalnya, pemagaran, pemasangan, bowkeet, bowplank). Untuk kegiatan fisik pembangunan hanya dapat dimulai apabila IMB telah diterbitkan

Dasar Hukum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

1. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan Dan Kelayakan menggunakan Bangunan Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 147 Tahun 2000 "Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Penetapan Keterangan Rencana Kota ( KRK ) dan Penetapan Izin Pendahuluan ( IP ) Mendirikan Bangunan pada seksi P2K Kecamatan".

Ketentuan:

Untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan di wilayah DKI Jakarta, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh IMB. Untuk bisa menggunakan bangunan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh IPB dari DPPK DKI Jakarta.

Bangunan yang tidak memiliki IMB akan terkena sanksi yaitu tindakan penertiban.

Untuk mendapatkan IMB, pertama pemohon harus datang ke SUDIN Pengawasan Pembangunan Kota Wilayah setempat, di mana bangunan itu akan didirikan, untuk mengajukan PIMB. Sebelumnya terlebih dahulu pemohon harus menyiapkan dan melengkapi berkas permohonan yang akan diajukan.

Persyaratan :

Untuk Bangunan Rumah Tinggal

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (1 lembar)

2. Foto copy surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut :

a. Sertifikat Tanah

b. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut

c. Surat Kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.

d. Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.

e. Surat Keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara.

f. Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah.

g. Surat Pernyataan dari instansi Pemerintah atau pemimpin proyek Tim Pembebasan tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah

h. Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor Pertanahan disertai Surat Pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.

i. Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui lurah setempat.

j. Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa Pemilik sudah menempati, menguasai tanah verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.

3. Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon

4. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan.

5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar.

6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah dikeluarkan IMB sebagai keterangan pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut diatas sebanyak minimal tujuh set.

7. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set.

8. Fotocopy surat izin bekerja sebagai penanggung jawab rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma Kecil dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estate dan bukan daerah pemugaran.

9. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota ( TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran golongan A dan B

Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan rumah tinggal dengan bentangan struktur yang dominan lebih besar dari enam meter serta foto copy surat izin bekerja Perencanaan Stuktur ( 1 lembar)

Untuk Bangunan Bukan Rumah Tinggal

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( 1 lembar )

2. Foto copy surat-surat tanah (1 set), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut :

a. Sertifikat tanah

b. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang dari instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut.

d. Fatwa tanah atau rekomendasi dari kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan Setempat.

e. Surat Keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara

f. Surat Persetujuan/penunjukan Gubernur untuk bangunan bersifat sementara, bangunan di atas prasarana, bangunan di atas air atau bangunan khusus.

g. Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah. Surat pernyataan dari instansi Pemerintah atau Pemimpin Proyek/Tim pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah.

3. Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon

4. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan.

5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar

6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk bangunan yang telah memiliki IMB dan dugunakan untuk kegiatan perbaikan/perubahan dan atau penambahan sebagai pengganti keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut minimal sebanyak tujuh set.

7. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set dan foto copy surat izin bekerja Perancang Arsitektur ( 1 lembar ).

8. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur Kota ( TPAK) bagi yang disayaratkan.

9. Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencana Struktur bagi yang disyaratkan ( 1 lembar ).

10. Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya minimla tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencana Instalasi dan Perlengkapannya, bagi yang disyaratkan (1 lembar).

Untuk bangunan tempat ibadah, selai memenuhi kelengkapan persyaratan di atas harus dilengkapai juga dengan surat persetujuan Gubernur. [*]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER