Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 April 2015 | 11:58 WIB
Hide Ads

Pecandu Narkoba Harus Ditangani Secara Humanis

Oleh : Karel Stefanus Ratulangi | Kamis, 4 Oktober 2012 | 14:49 WIB
Pecandu Narkoba Harus Ditangani Secara Humanis
foto:ilustrasi

INILAH.COM, Jakarta - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Gories Mere mengatakan penanggulangan masalah kecanduan narkoba di Indonesia telah mengalami dinamika yang mengarah pada hal positif.

"Hal ini tergambar dari komitmen para pemangku kebijakan, untuk melahirkan perundangan baru dengan spirit yang berpihak kepada para korban penyalahguna narkoba," ucap Gories Mere, di Hotel Pullman, Jakarta Barat (4/10/2012).

Ia mengatakan masalah ketergantungan narkoba telah menjadi salah satu isu besar yang mengemuka. Berdasarkan hasil survei BNN bersama Univesitas Indonesia, tren penyalahgunaan narkoba menunjukkan peningkatan.

Pada 2011, prevalensinya naik menjadi 2,2% dari total populasi penduduk. Jika memang penanganannya tidak serius maka pada tahun 2015 mendatang prevalensi diproyeksikan meningkat hingga 2,8% dari total populasi atau setara dengan 5,1-5,6 juta jiwa.

"Kemudian lahirnya UU No.35 tahun 2009 menjadikan bukti bahwa hukum negara ini semakin humanis terhadap pecandu narkoba, dan keras terhadap bandar atau pengedar narkoba. Meski aturan hukum jelas memposisikan para pecandu sebagai korban, namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan yang dihadapi," katanya.

Gories mengatakan di negara-negara maju, para pecandu narkoba sudah tidak dimasukan ke dalam pasal pidana kriminal. Hak tersebut karena pencandu dianggap sebagai korban dari penyakit, sehingga diperlukan adanya rehabilitasi. "Pencandu narkoba seperti orang yang terkena penyakit lainnya. Mereka harus diobati, tetapi menggunakan cara yang khusus," ujarnya.

Ia menjelaskan, jika penyalah guna obat terlarang tertangkap membawa obat-obatan terlarang sebagai pencandu (bukan pengedar), maka pihak kepolisian akan menyerahkan pengguna tersebut ke BNN untuk mendapatkan rehabilitasi dan wajib lapor. Ketentuan ini berlaku sampai dua kali. Jika penyalah guna tertangkap membawa obat terlarang untuk kali ketiga, maka ia bisa dipidanakan dengan menjalankan sidang. Hasil sidang tersebut berupa hukuman rehabilitasi, tetapi lama waktu rehabilitasi ditentukan oleh hakim sidang.

Ia melanjutkan, untuk itu dilakukan simposium yang melibatkan kerjasama antara BNN dengan kementrian kesehatan, United Nation Office On Drugs And Crime (UNODC), dan didukung oleh International Drug Policy Consortium (IDPC).

Kegiatan digelar dengan tujuan para pemangku kebijakan dapat memahami dan menerapkan skema diversi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika di Indonesia. "Sikap BNN adalah memberikan hukuman setegas - tegasnya kepada pengedar atau drug trafficker agar mereka tidak mudah dapat pengurangan hukuman," tegasnya.

Acara simposium ini dihadiri oleh perwakilan BNN, DPR-RI, Kementrian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaann Agung, Mahkamah Agung, Kementrian Hukum dan HAM, Komisi Penanggulangan AIDS, LSM, Akademisi, LBH, PKNI, IKAI, JANGKAR, Lembaga donor, dan PBB.[bay]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.