Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 22 September 2017 | 15:25 WIB

Desakan Rombak Pimpinan SKPD Rawan Percaloan

Oleh : Wahyu Praditya Purnomo | Senin, 24 September 2012 | 21:15 WIB
Desakan Rombak Pimpinan SKPD Rawan Percaloan
inilah.com/Ardhy Fernando
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Keluarnya pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pemenang berdasarkan hitung cepat Pemilukada DKI putaran kedua, dikhawatirkan menyebabkan munculnya percaloan jabatan di lingkungan pemperintahan Ibukota Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga, Senin (24/9/2012). Kekhawatiran Rico, menyikapi dorongan dari parpol pendukung atau tim sukses Jokowi-Ahok agar pasangan tersebut melakukan perombakan total atas pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DKI yang selama ini dikenal "dekat" dengan Fauzi Bowo.

"Desakan parpol atau tim sukses Jokowi-Ahok tersebut boleh dibilang merupakan aksi balas dendam kepada para pejabat DKI yang dianggap "dekat" dan selama ini membantu kinerja Gubernur Fauzi Bowo," kata Rico, Senin (24/9/2012).

Menurut Rico, desakan perombakan pimpinan SKPD bakal memunculkan praktik percaloan jabatan yang bisa dilakukan dari parpol atau tim sukses Jokowi-Ahok. "Praktik seperti ini harus dihindari. Usulan itu jelas keliru karena tidak hanya membuat birokrat DKI Jakarta "terkotak kotak", juga berakibat masyarakat mengalami disintegrasi," tegasnya.

Dirinya menyarankan agar usulan perombakan total yang bernuansa "devide et impera" ini tidak dituruti Jokowi-Ahok. Karena bukan hanya bakal membelenggu Jokowi-Ahok sendiri, tapi juga dapat mengundang reaksi balik yang berakibat buruk baik bagi jalannya pemerintahan maupun terhadap pelayanan publik.

Menurutnya, seharusnya semua pihak bisa memahami bahwa birokrasi pemerintahan adalah elemen negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bawah pimpinan gubernur dan wakil gubernur selaku pimpinan tanpa membedakan asal usul kepartaiannya.

Karena itulah, penempatan jabatan tidak bisa dikaitkan dengan kepentingan politik apalagi dengan dendam pemilukada. "Penentuan pejabat pun harus melalui mekanisme yang benar dan telah baku. Dan bila ini dilanggar niscaya menimbulkan reaksi balik dari masyarakat," ujarnya.

Dijelaskannya, dalam menempatkan pejabat pada jabatan tertentu, gubernur tidak bisa semena mena, tapi harus melibatkan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), mempertimbangkan keahlian dan kepangkatan dari sang pejabat. Selain itu tentu juga harus mendengar saran DPRD. Jika hal ini diabaikan, dan merasa dizholimi, ia dapat menggugat gubernur ke PTUN. Karena itu sudah saatnya semua pihak menyingkirkan kepentingan politik dan kepentingan pribadi.[dit]

 
x