Jumat, 18 April 2014 | 02:06 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Pengamat: Jokowi Ancaman Sebuah Pembangunan
Headline
Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Joko Widodo (Jokowi) - inilah.com
Oleh: Wahyu Praditya Purnomo
metropolitan - Selasa, 18 September 2012 | 01:02 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Mengingat adanya kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai gubernur, pemerintah didesak membuat aturan terkait masa jabatan kepala daerah. Tidak hanya itu, partai politik (parpol) sudah sepatutnya mengajarkan kadernya untuk menjaga amanah. Maraknya ‘kutu loncat’ berdampak pada terhambatnya pembangunan di daerah.

Menurut pengamat politik, Agus Pambagio, langkah tersebut dinilai perlu lantaran setiap proses pembangunan dibutuhkan waktu yang berkesinambungan dan komitmen dari kepala daerah yang bersangkutan. Mengingat dalam membangunan terdapat sebuah mekanisme yang harus dilalui dengan waktu yang harus berkaitan melalui kebijakan kepala daerah. Jika ini dibiarkan maka program pembangunan yang akan digulirkan akan mandek.

Pemilukada DKI harus menjadi momentum untuk menjadi pelajaran pemerintah. Dimana pada putaran pertama terdapat dua cagub yang masih menjabat sebagai kepala daerah di masing-masing daerahnya maju pada Pemilukada DKI. Sedangkan pada putaran kedua ini, menyisakan satu cagub yang saat ini masih menjabat sebagai Walikota Solo, yakni Joko Widodo (Jokowi).

“Bisa dibayangkan jika hal ini terjadi di seluruh wilayah. Bupati dan walikota yang masih menjabat ingin menjadi gubernur. Apakah ini bukan ancaman bagi sebuah pembangunan?,” ujar Agus, Senin (17/9/2012).

Karenanya, Agus berharap, meski sampai saat ini belum ada aturan dari pemerintah terkait hal tersebut, namun sepatutnya partai politik bisa mengawalinya lebih dulu dengan mengajarkan kadernya untuk tetap amanah menjaga suara rakyat. Bukan malah sebaliknya malah merestui kadernya tersebut mengincar jabatan di daerah lainnya.

“Ini jelas mencederai dan melukai hati rakyat. Bisa dibayangkan misalnya seorang walikota A bisa menang hampir 90 persen suara di daerahnya saat pemilukada, di tengah jalan parpolnya malah merestui walikota tersebut mencalonkan diri di pemilukada di daerah lain. Hanya sebuah restu parpol, 90 persen suara rakyat itu hilang,” tandas Agus.

Bukan hanya sekadar menjaga amanah, langkah tersebut dikatakan Agus juga merupakan bagian pembelajaran politik bagi masyarakat.

Karenanya untuk mengantisipasi fenomena kutu loncat tersebut saat ini yang bisa dilakukan ialah melalui peran DPRD di daerah masing-masing. Salah satunya dengan tidak menyetujui pengajuan pengunduran kepala daerah dengan alasan akan menjabat sebagai kepala daerah di daerah lainnya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang menyatakan pengunduran diri kepala daerah hanya dapat disetujui dengan alasan, sakit, meinggal dunia dan terjerak tindak pidana. [ton]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.