Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 28 Maret 2015 | 03:51 WIB
Hide Ads

Pemilukada DKI Dinilai Aneh

Pemilih Wajib Ber-KTP, Kandidat Malah tak Punya

Oleh : - | Rabu, 1 Agustus 2012 | 12:10 WIB

Berita Terkait

Pemilih Wajib Ber-KTP, Kandidat Malah tak Punya
inilah.com-ist

INILAH.COM, Jakarta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI yang akan memasuki putaran kedua dirasakannya sebagai sebuah pesta demokrasi yang aneh.

Menurut politisi Partai Gerindra Permadi SH, semua pemilih wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara para kandidat, Cagub dan Cawagub, tidak dipersoalkan apakah punya KTP DKI atau tidak.

"Ini kan pesta demokrasi yang aneh," tandas Permadi, Selasa (1/8/2012) petang saat berbicara pada sebuah diskusi di Jakarta. Seperti diketahui, pada Pemilukada DKI kali ini sejumlah kandidatnya bukan penduduk Ibu Kota. Seperti Jokowi dan Alex Nordin.

Permadi SH juga memaparkan, penyelenggaran putaran pertama Pilkada DKI, secara hukum tidak sah. "Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya," katanya. Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada DKI memiliki cacat hukum yang parah. Terutama data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Keduanya di sana-sini banyak nama pemilih yang dobel.

Seharusnya kata Permadi, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menyelesaikan dulu ketidak cocokan angka tersebut. Baru setelah angka-angkanya cocok, Pilkada boleh digelar. Tapi KPUD sebagai penanggung jawab tidak mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sementara perangkat Pilkada lain yang ikut bertanggung jawab Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), juga tidak menjalankan fungsinya. Fakta ini dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan hasil putaran pertama Pilkada DKI tidak sah karena cacat hukum.

"Seharusnya KPU tidak boleh menyelenggarakannya. Tetapi tetap memaksakan," kata Perrnadi. Kini terpulang kepada Mahkamah Konstitusi, apakah mau dan berani membatalkannya atau tidak.

Menurut Permadi, jika Pilkada DKI dibatalkan, Presiden dapat menetapkan pejabat Gubernur. Disini sebetulnya Presiden SBY punya kesempatan menetapkan siapa pejabat yang bisa dia percaya memimpin ibukota.

Seperti diketahui, pada putaran pertama Pemilukada dimenangkan pasangan Jokowi-Ahok, pasangan yang didukung PDIP dan Partai Gerindra. Jokowi berstatus Walikota Solo, sementara Ahok bekas Bupati Belitung Timur yang sebelumnya mewakili Golkar.

Sesuai hasil putaran pertama, pasangan ini akan bersaing dengan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dalam putararan kedua yang akan digelar 20 September 2012 nanti. [mdr]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.