Minggu, 26 Oktober 2014 | 16:26 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Pemilukada DKI Dinilai Aneh
Pemilih Wajib Ber-KTP, Kandidat Malah tak Punya
Headline
inilah.com-ist
Oleh:
metropolitan - Rabu, 1 Agustus 2012 | 12:10 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI yang akan memasuki putaran kedua dirasakannya sebagai sebuah pesta demokrasi yang aneh.

Menurut politisi Partai Gerindra Permadi SH, semua pemilih wajib mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sementara para kandidat, Cagub dan Cawagub, tidak dipersoalkan apakah punya KTP DKI atau tidak.

“Ini kan pesta demokrasi yang aneh,” tandas Permadi, Selasa (1/8/2012) petang saat berbicara pada sebuah diskusi di Jakarta. Seperti diketahui, pada Pemilukada DKI kali ini sejumlah kandidatnya bukan penduduk Ibu Kota. Seperti Jokowi dan Alex Nordin.

Permadi SH juga memaparkan, penyelenggaran putaran pertama Pilkada DKI, secara hukum tidak sah. "Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dapat membatalkannya," katanya. Menurutnya, penyelenggaraan Pilkada DKI memiliki cacat hukum yang parah. Terutama data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Keduanya di sana-sini banyak nama pemilih yang dobel.

Seharusnya kata Permadi, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menyelesaikan dulu ketidak cocokan angka tersebut. Baru setelah angka-angkanya cocok, Pilkada boleh digelar. Tapi KPUD sebagai penanggung jawab tidak mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sementara perangkat Pilkada lain yang ikut bertanggung jawab Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), juga tidak menjalankan fungsinya. Fakta ini dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan hasil putaran pertama Pilkada DKI tidak sah karena cacat hukum.

"Seharusnya KPU tidak boleh menyelenggarakannya. Tetapi tetap memaksakan," kata Perrnadi. Kini terpulang kepada Mahkamah Konstitusi, apakah mau dan berani membatalkannya atau tidak.

Menurut Permadi, jika Pilkada DKI dibatalkan, Presiden dapat menetapkan pejabat Gubernur. Disini sebetulnya Presiden SBY punya kesempatan menetapkan siapa pejabat yang bisa dia percaya memimpin ibukota.

Seperti diketahui, pada putaran pertama Pemilukada dimenangkan pasangan Jokowi-Ahok, pasangan yang didukung PDIP dan Partai Gerindra. Jokowi berstatus Walikota Solo, sementara Ahok bekas Bupati Belitung Timur yang sebelumnya mewakili Golkar.

Sesuai hasil putaran pertama, pasangan ini akan bersaing dengan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli dalam putararan kedua yang akan digelar 20 September 2012 nanti. [mdr]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER