Sabtu, 25 Oktober 2014 | 12:30 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Kemenangan Jokowi-Ahok Dinilai Tak Legal
Headline
inilah.com/Ardhy Fernando
Oleh: Firman Qusnul Yakin
metropolitan - Senin, 30 Juli 2012 | 10:33 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Kemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahya Purnama (Jokowi-Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama dinilai tidak sah. Sebab, daftar pemilih tetap (DPT) sarat masalah dan mendapat penolakan dari sejumlah kontestan pilkada itu.

"Kemenangan Jokowi-Ahok pada putaran pertama bisa saja dianggap tidak sah jika DPT yang digunakan legalitasnya juga dipertanyakan dan kacau balau," tandas pengamat politik, Said Salahudin kepada INILAH.COM, Senin (30/7/1202).

Said menenggarai masih berlangsungnya kejadian tersebut lantaran tak ada fungsi kontrol yang ketat dari pihak berwenang seperti KPU, dan Banwaslu. Hal terbut pun menunjukan kinerja lembaga-lembaga itu kurang maksimal. "Ini menunjukan kerja KPU parsial. Sama aja kerjanya enggak pernah konprehensif (KPUD)," tutur dia.

Untuk itu, Said menegaskan KPUD DKI Jakarta harus segera memperbaiki DPT dengan komprehensif dan tentu saja mendengar masukan dari kontestan agar tidak menciptakan masalah lagi nantinya.

Namun, nada pesimis justru hadir dari kubu pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahya Purnama, Denny Iskandar. Denny menilai carut marutnya DPT kerap terjadi saat menjelang pilkada, termasuk pada putaran pertama Pilakda 2012. Namun, kondisi buruk yang tiap pilkada terjadi, sama sekali tak mengalami pembenahan atau perbaikan.

Menurut dia, parahnya kondisi yang mencedrai proses demokrasi itu tidak ada pihak yang mau disalahkan bahkan bertanggungjawab. "DPT kasusnya berulang-ulang. Tidak ada yang bertanggung jawab, itu benar atau salah," kata Denny.

Mewakili pasangan bernomor 3, Denny mengaku kecewa atas kejadian tersebut. Terlebih dengan kejadian ini ribuan warga tak dapat memilih. Tim sukses Joko-Ahok, kata Denny, telah melakukan berbagai upaya agar hal tersebut dapat didengar dan bahkan diperbaiki. Namun, lagi-lagi hal tersebut hanya dianggap angin lalu belaka.

"Rupaya ada DKPK, kami menggunakan jalur itu, bukan melaporkan keteledoran atau keceroboohan. Yang kami laporkan itu adminstrasi yang kacau balau. Sayangnya DPT sampai hari ini enggak ada pejabat yang membidangi DPT," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Cagub-Cawagub DKI yang lolos dalam pilkada putaran satu adalah pasangan Jokowi-Ahok nomor urut tiga dan pasangan Cagub-Cawagub DKI pasangan nomor urut satu. Mereka akan bertarung dalam Pilkada DKI putaran dua yang dilaksanakan September mendatang. [yeh]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER