Kamis, 30 Oktober 2014 | 21:26 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Pilkada DKI, Barometer Pilpres 2014?
Headline
IST
Opini: Derek Manangka
metropolitan - Jumat, 27 Juli 2012 | 16:53 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Persaingan memperebutkan posisi Gubernur DKI Jaya periode 2012-2017, digadang-gadang sebagai barometer Pemilihan Presiden 2014. Benarkah demikian?

Kalau asumsi di atas yang digunakan, maka hal itu berarti apabila Fauzi Bowo berhasil menang, maka Pilpres 2014 pun otomatis (bakal) dimenangkan Partai Demokrat, partai yang mengusung gubernur incumbent tersebut.

Yang lebih menarik lagi, kemenangan Fauzi Bowo bisa membuka peluangnya selaku Capres Partai Demokrat 2014. Demikian halnya jika Jokowi yang diusung PDI-P memenangkan putaran kedua yang digelar 20 September 2012.

Tapi sebetulnya persoalan, proses dan mekanismenya, tidak sesederhana itu. Pilkada 2012 DKI dan Pilpres 2014, tetap merupakan dua buah agenda politik yang berbeda. Dan hasilnya tidak bisa dihubung-hubungkan secara matematika.

Bahwa Pilkada DKI punya pengaruh psikologis pada pelaksanaan Pilpres 2014, memang ada benarnya. Akan tetapi masalah psikologisnya itupun, bukan sebuah faktor utama, apalagi disebut final. Golkar dan PPP misalnya. Kalau hitung-hitungan di atas yang digunakan berarti kesempatan dua parpol ini memenangkan Pemilu 2014, serta merta sudah tertutup.

Padahal sekalipun Alex Noerdin dan Nono Sempono gagal total di putaran pertama, tidak serta merta partai yang mengusung mereka tak berpeluang apalagi tak bisa ikut lagi dalam Pilpres 2014. Yang pasti Pilkada DKI jauh lebih sederhana persyaratannya. Sementara Pilpres 2014 selain memerlukan lebih banyak persyaratan bagi kandidatnya, tensi politiknya sangat berbeda.

Hanya saja dalam Pilkada 2012 ini, secara kebetulan yang masuk dalam leg kedua, adalah cagub yang didukung oleh dua partai yang saling bersaing ketat. Ibarat dalam liga utama sepakbola Inggris, keduanya klub papan atas yang ingin menjadi jawara London sekaligus Inggris.

Sehingga yang mengemuka seolah-olah Pilkada DKI merupakan pertarungan dan adu gengsi antara Partai Demokrat dan PDI-P. Pertarungan seperti ini mengingatkan sebuah permusuhan politik yang sudah menahun antara SBY (Demokrat) dan Megawati Soekarnoputri (PDIP).

Mencuatnya kesan seperii ini semakin membuat pertarungan antara Fauzi Bowo dan Jokowi dalam memperebutkan kursi nomor satu di ibukota, seperti sebuah persaingan antara SBY dan Megawati dalam arena Pilpres. Inilah yang menambah persaingan dalam Pilkada menjadi sebuah pertarungan politik antar dua figur utama di Indonesia.

Memang tak bisa dipungkiri partai yang memenangkan Pilkada DKI, serta merta memiliki gengsi tersendiri dalam percaturan politik nasional. Dan gengsi ini sudah menjadi sebuah status yang hampir sama nilainya dengan jabatan Gubernur DKI itu sendiri.

Inilah antara lain yang dialami PKS (Partai Keadilan Sejahtera). PKS tidak menjadi partai yang berkuasa di ibukota. Tapi semenjak PKS yang masih debutan dan berhasil mengumpulkan suara terbanyak di Pemilu 2004, langsung naik pamor dan gengsinya.

Demikian pula sewaktu PKS mengincar jabatan Gubernur DKI di 2007, yang paling gusar adalah Partai Demokrat. Demikian gusarnya Demokrat sampai-sampai harus berkoalisi dengan PDIP dan Golkar, serta partai lainnya demi mencegah terjadinya dua "Presiden' di Jakarta. Presiden NKRI di Merdeka Utara diduduki Demokrat sementara "Presiden" ibukota NKRI di Merdeka Selatan diduduki oleh PKS.

Dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2004, PKS mampu meraih kursi terbanyak di DPRD. Menggeser PDIP yang jumlah anggota DPRD-nya berhasil meroket di Pemilu Reformasi 1999. Keberhasilan ini sangat membantu pimpinan partai PKS. Para pengurus dan kadernya memperoleh rasa percaya diri yang tinggi setelah kemenangan di ibukota.

Atau seperti yang terjadi di zaman Orde Baru, ketika hanya diikuti tiga partai peserta Pemilu yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Golkar (Golongan Karya) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia).

Sistem politik di era Orde Baru, belum mengenal pemilihan secara langsung. Mulai dari Bupati/Walikota sampai dengan Gubernur, dipilih rakyat melalui sistem perwakilan. Suara rakyat diberikan kepada para anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Sementara Presiden sendiri dipilih anggota MPR-RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia). Anggota DPRD dan MPR-RI masing-masing terbentuk atas hasil Pemilu sebelumnya.

Pada era itupun Jakarta sudah menjadi wilayah pertarungan paling penting dari ketiga kontestan. Politisi utama dari ketiga kontestan, "tumpah ruah" di ibukota. Memberi dukungan penuh kepada partai dan calonnya. Terutama Golkar, partai ini memperkenalkan sistem vote getter yaitu tokoh nasional yang hanya berfungsi menarik suara.

Akibat lain dari kondisi ini, ketika tensi politik meninggi di DKI, sebagai konsekwensi dari turunnya para politisi utama di ibukota, suhu politik nasional pun ikut-ikutan naik. Pecahnya konflik atau kerusuhan di daerah, selalu diawali peristiwa serupa di Jakarta. Demikian pula, sewaktu konflik itu dapat dilokalisir di Jakarta, keadaan nasional pun ikut-ikutan membaik.

Inilah yang kemudian membuat para analis politik sering menegaskan, Jakarta adalah barometer. Jakarta adalah sumbunya Indonesia. Demikian seringnya ungkapan tersebut diucapkan dan tak pernah ada yang mencoba mengoreksinya, sehingga jadilah ungkapan tersebut seperti sebuah adagium.

Memang peristiwa politik di ibukota menyisakan banyak hal menarik. Di antaranya soal lima kali Pemilu di era Orde Baru khusus untuk ibukota DKI Jaya, PPP selalu menjadi pengumpul kursi (suara) terbanyak.

Gara-gara tradisi itu, kader PPP yang kebetulan anak Betawi asli, Ridwan Saidi selalu menyindir pemerintah dan Golkar, partai yang didukung pemerintah. Bahwa kemenangan Golkar dan pemerintah dalam Pemilu, tidak pernah utuh. Karena DKI Jaya selalu menjadi miliknya, PPP, partai yang ketika itu merupakan satu-satunya partai yang mengusung ideologi Islam.

Sindiran Ridwan Saidi tidak pernah bermasalah. Tetapi semenjak itu, Jakarta selalu menjadi taruhan. Kekuatan Islam selalu membentengi Jakarta atau Jakarta menjadi semacam jendela Islam di Indonesia.

Fauzi Bowo yang juga anak Betawi kelihatannya cukup tergoda dengan unngkapan Ridwan Saidi. Hanya saja konteksnya yang sedikit berbeda. Ia ingin lima tahun ke depan, Jakarta masih tetap dipimpin putera Betawi. Siapapun boleh berkuasa di Indonesia, tetapi khusus ibukota NKRI, tolong jangan diserahkan kepada pendatang. Sisakan Jakarta untuk anak Betawi.

Inilah yang agaknya membuat Fauzi Bowo, masih tetap optimistis menghadapi hari penentuan 20 September 2012. [mdr]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER