Sabtu, 1 November 2014 | 04:18 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Upaya DKPP Usut Masalah DPT, Menuai Dukungan
Headline
Oleh:
metropolitan - Rabu, 4 Juli 2012 | 00:55 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Aliansi Mahasiswa Jakarta untuk Keadilan (AMJAK) turut mendukung Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) untuk mengusut kisruh terkait dengan kasus penggelembungan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Dukungan terhadap pengusutan penggelembungan DPT tersebut dilakukan mahasiswa saat mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Selasa (3/7/2012).

“kami Mengapresiasi dan sangat mendukung langkah yang diambil oleh DKPP RI karena telah menggelar sidang kedua dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPUD DKI yang diduga melakukan penggelembungan suara dengan memasukan pemilih siluman atau ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilhan Gubernur DKI Jakarta 2012,” ujar Wiwit Susanto Koordinator Lapangan Amjak dalam orasinya.

Sementara itu, DKPP memanggil Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI (KPUD), Dahlia Umar terkait tudingan terhadap KPU DKI yang melakukan pelanggaran kode etik di Kantor KPU Pusat, Selasa (3/7/2012).

Sebelumnya tim sukses empat pasangan calon yaotu pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Thahja Purnama (Ahok), Hidayat Nur Wahid (HNW)-Didik J Rahbini, Alex Noerdin-Nono Sempono, dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria melalui kuasa hukumnya telah mendatangi DKPP melaporkan pelanggaran yang dilakukan KPUD DKI Jakarta.

Ketua DKPP Jimly Assidiqie seusai sidang mengungkapkan bahwa masalah DPT bisa menjadi sumber masalah terbesar dalam penyelenggaraan Pemilu “Dikira ada kecurangan, ada rekayasa, sehingga ini bisa menimbulkan image buruk dalam kehormatan penyelenggaraan pemilu” Ujar Jimly.

Saat ditanya mengenai keputusan sidang, Jimly mengungkapkan bahwa mungkin minggu depan sudah bisa dibacakan hasil keputusan sidangnya, namun belum bisa diputuskan waktunya,

“Namun tadi ada saran mungkin sebelum tanggal 10,” Ujarnya. Jimly juga menegaskan putusan nanti akan seprofesional mungkin, apabila Dahlia terbukti bersalah melanggar kode etik maka wanita yang menjabat sebagai Ketua KPUD DKI itu harus dihukum.

"Kalau dia melanggar dia harus memperbaiki diri, kalau melanggar berat dia bisa diberhentikan sementara, kalau berat sekali ya kita pecat, sudah diatur dalam undang-undang, barang siapa yang melanggar kode etik yang berat maka orang itu harus diberhentikan,” Ujarnya.

Dirinya pun mempersilahkan jika ada yang berbeda pendapat untuk masuk ke dalam seksi opinion

Hadir dalam sidang kedua DKPP ini tiga perwakilan Koalisi Tim Advokasi calon gubernur-wagub sebagai pihak penggugat, Ketua KPU DKI Jakarta Dahliah Umar, Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah, dan mantan Ketua KPU DKI Jakarta Juri Ardianto.[dit]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER