Find and Follow Us

Selasa, 12 November 2019 | 10:04 WIB

Gubernur DKI Akan Laksanakan Saran DPRD

Oleh : Wahyu Pradityo Purnomo | Rabu, 28 Desember 2011 | 20:35 WIB
Gubernur DKI Akan Laksanakan Saran DPRD
inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Terkait 20 saran yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyatakan saran tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga DKI Jakarta dan kemampuan anggaran APBD DKI Jakarta.

"Saya kira masukan hasil reses ketiga DPRD itu sudah bagus. Saya sudah lihat secara random, seperti masalah saluran air yang tersumbat, jalanan rusak. Saya sudah perintahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk membuat sistem kerja yang lebih efektif," kata Fauzi Bowo saat rapat paripurna yang digelar Rabu (28/12/2011).

Diketahui, 20 saran yang diajukan DPRD DKI Jakarta tersebut, berasal dari 184 permasalahan di lima wilayah Kota Administrasi yang dikeluhkan warga Jakarta akhir-akhir ini. 184 permasalahan yang dikeluhkan warga Jakarta meliputi :

Pencegahan banjir dan perbaikan saluran air, perbaikan jalan rusak dan jalan berlubang serta pelebaran jalan arteri dan gang (MHT), penanggulangan kemaceten dan kecelakaan lalu lintas, perbaikan sistem lalu lintas, marka jalan dan halte bus serta penertiban terminal bus.

Selain itu permasalahan perbaikan dan kebersihan lingkunan serta keamanan dan ketertiban warga, polusi udara dan limbah pabrik, program pendidikan gratis dan keringanan biaya pendidikan serta penghapusan pungutan liar di sekolah, program buku sekolah gratis dan fasilitas sekolah, permasalahan guru tenaga pengajar, penanggulangan masalah sampah, permasalahan tata ruang kota dan ibu kota, dan penanggulangan kebakaran dan bencana.

Selanjutnya, prosedur pembuatan dan perpanjangan KTP dan KK serta status kependudukan, prosedur pembuatan akte kelahiran, prosedur pembuatan SKTM dan JPK-Gakin, program kesehtan gratis, keberadaan puskesman dan RSUD serta petugas kesehatan, kawasan bebas rokok dan larangan merokok, program musrenbang dan dana PPMK.

Jugaizin mendirikan bangunan (IMB), pembangunan dan renovasi gedung pemerintahan, sekolah serta tempat ibadah dan sosial, perbaikan lampu penerangan jalan, pajak daerah dan perda, program bantuan langsung tunai (BLT), dana penguatan kelurahan dan kecamatan serta dana operasional RT/RW.

Selain itu permasalahan yang disampaikan terkait, peremajaan gedung dan fasilitasi pasar inpress, keberadaan PKL, warung remang-remang dan PSK, pencegahan penanggulangan DBD, busway, UMKM dan Perdagangan, permasalahanan pertamanan dan pemakaman kota, penyediaan lapangan kerja, pelatihan kerja dan masalah pengangguran, keberadaan supermarket, persediaan air bersih dan aliran PAM, program rumah susun dan rumah layak huni, RTH, pemotongan hewan unggas dan ternak, program sembako murah dan bahan pangan serta penyelesaian fasilitas sosial dan umum (Fasos-Fasum). (ndr)

Komentar

Embed Widget
x