Find and Follow Us

Kamis, 21 November 2019 | 16:03 WIB

APBD DKI 2012 Batal Disahkan

Oleh : Wahyu Praditya Purnomo | Senin, 12 Desember 2011 | 19:33 WIB
APBD DKI 2012 Batal Disahkan
Ferrial Sofyan - beritajakarta.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) DKI 2012 batal disahkan menjadi peraturan daerah dalam rapat Paripurna hari ini, Senin (12/12/2011).

Pembatalan pengesahan APBD DKI 2012 ini dikarenakan masih banyak pembahasan anggaran yang belum tuntas. Antara lain penerbitan obligasi daerah, optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Ferrial Sofyan, mengatakan penundaan Rapat Paripurna DPRD DKI tentang Penetapan Raperda APBD DKI 2012 menjadi Perda APBD 2012 dilakukan karena adanya pembahasan anggaran yang belum tuntas dilakukan antara legislative dengan eksekutif.

"Salah satu pembahasan yang belum tuntas adalah rencana penerbitan obligasi daerah pada tahun 2012. Dalam kesepakatan penerbitan obligasi daerah terdapat adanya keputusan politik yang dibuat masing-masing partai," kata Ferrial usai Rapat Paripurna Pengesahan 3 Perda di PRJ Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2011).

Padahal menurutnya obligasi daerah yang dimasukkan dalam APBD DKI 2012 sudah kerap kali dibahas dalam rapat pembahasan anggaran dalam Banggar DPRD DKI bersama legislatif dan eksekutif. Namun, tetap masih ada kendala untuk menentukan kesepakatan dalam penerbitan obligasi daerah.

"Ya kita kan harus mendapatkan kesepakatan dari 8 fraksi dengan total anggota dewan sebanyak 98 orang. Berbeda pendapat boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai lupa terhadap keputusan akhirnya. Masa bolak-balik pembahasan obligasi belum clear. Saya harap seluruh fraksi dan eksekutif bisa mengambil solusi terbaik," ujarnya.

Untuk itu, Banggar DPRD DKI akan menggelar rapat pembahasan anggaran kembali, yang diharapkan dalam waktu dua hari ini sudah ada kesepakatan dari 8 fraksi sehingga penetapan APBD DKI 2012 bisa dilakukan pada Kamis (14/12/2011). "Masalah ini akan kita selesaikan dalam waktu dua hari ini. Pokoknya pekan ini rapat paripurna pengesahan DPRD DKI harus segera dilaksanakan," jelasnya.[bay]

Komentar

Embed Widget
x