Find and Follow Us

Rabu, 23 Oktober 2019 | 07:32 WIB

80.000 Anak di Jakarta Tidak Punya Akta Kelahiran

Oleh : Wahyu Praditya Purnomo | Senin, 3 Oktober 2011 | 18:51 WIB
80.000 Anak di Jakarta Tidak Punya Akta Kelahiran
inilah.com/Syamsuddin Nasoetion
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, mencatat selama periode 2007 - 2011, sekitar 80 ribu balita di Ibukota tidak memiliki Akta Kelahiran. Padahal akta kelahiran tersebut merupakan identitas diri yang wajib dimiliki si anak sejak dilahirkan.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Purba Hutapea, angka itu diketahui dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta. Purba sendiri tidak mengetahui apa alasan tidak dimilikinya akta kelahiran, yang seharusnya menjadi identitas diri seorang anak yang wajib dimiliki.

"Saya tidak tahu alasan apa saja yang menyebabkan para orangtua tidak segera mengurus akta kelahiran milik anaknya," ujar Purba Hutapea di Balaikota, Senin (3/9/2011).

Lebih jauh Purba menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 perihal administrasi kependudukan diamanatkan setiap kelahiran wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran dan pelaporan atau pembuatan akta tidak dikenakan biaya.

"Jika terlambat terhitung lebih dari 60 hari hingga satu tahun, maka akan akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp 10.000," ujarnya. Jika laporan terlambat lebih dari satu tahun sejak kelahiran, maka terlebih dahulu harus melalui penetapan pengadilan dan denda maksimal Rp 1.000.000.

"Banyak masyarakat keberatan atas sanksi denda administrasi tersebut dan menuding bahwa petugas Disdukcapil DKI bermain, padahal itu merupakan resiko hukum dan uang denda masuk ke kas negara bukan ke saku aparat," jelasnya.

Meski demikian Purba mengaku, saat ini ada Surat Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan pada tanggal 13 September, dimana berisi dispensasi bagi anak-anak yang lahir setelah UU No 23 Tahun 2006 dapat dilayani dan diterbitkan akta kelahiran tanpa perlu penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu.

Purba menjelaskan, masyarakat yang hendak mengurus keterlambatan akta kelahiran anak harus menyertakan sejumlah persyaratan di antaranya surat bukti kelahiran dari rumah sakit atau puskesmas atau bidan, laporan kelahiran dari kelurahan, surat bukti pernikahan orangtua, fotokopi KTP dan KK orangtua serta saksi sebanyak dua orang, tanpa dipungut biaya.

Dia optimis dalam kurun waktu yang tersisa beberapa bulan ke depan, dispenisasi pengurusan akta kelahiran akan berjalan maksimal. "Memang apabila kegiatan ini berjalan sejak awal tahun 2011, akan banyak warga yang mengurus kewajiban memiliki akta kelahiran bagi anak - anaknya. Mahalnya biaya keterlambatan menjadi factor utama bagi warga yang urung mengurus akta kelahiran anak - anaknya," tambahnya.[bay]

Komentar

Embed Widget
x