Kamis, 24 April 2014 | 07:39 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Operasional Jalan Tol Kapuas II Bakal Molor
Headline
Istimewa
Oleh:
metropolitan - Jumat, 14 Maret 2008 | 07:14 WIB
INILAH.COM, Pontianak - Pengoperasian Jembatan Kapuas II bakal molor karena penyelesaian pengerjaan bundaran di persimpangan jalan dari jembatan ke jalan Arteri Supadio masih terkendala pembebasan lahan.

"Padahal kita sudah menargetkan akan menyelesaikan jalan konstruksi beton yang menembus ke jalan arteri Supadio paling lambat akhir Desember tahun 2007 lalu, tetapi terkendala akibat proses pembebasan lahan yang banyak memakan waktu dan hingga kini belum selesai," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Rudi Bachtiar, Kamis (13/3).

Jembatan Kapuas II yang mulai dibangun pada 2003 dengan total biaya senilai Rp171 miliar dan diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli 2007, hingga kini belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya karena jalan tembusnya belum selesai dikerjakan.

Padahal, pembangunan Jembatan Kapuas II yang berlokasi di Jalan Adisucipto, Kabupaten Kubu Raya bertujuan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dari dan menuju Kota Pontianak dari arah luar kota, atau 12 kabupaten/kota di Kalbar.

Selama ini lalu lintas kendaraan dari luar kota yang masuk ke Pontianak sangat tergantung pada Jembatan Kapuas I yang dibangun sekitar 1980-an dan melalui angkutan ferry (pelampung).

Kemacetan sering terjadi karena kendaraan berat -- kontainer -- juga melewati jembatan tersebut karena tidak ada alternatif lain.

Rudi menjelaskan, hingga kini masih sekitar 17 persen lahan yang belum dibebaskan.

Ia mengatakan, pemilik lahan meminta bayaran sekitar Rp1,5 juta/meter persegi, sementara kita hanya mempunyai anggaran sekitar Rp394 ribu/meter persegi sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Kalau proses negosiasi tidak bisa diselesaikan, kita akan menempuh proses konsinansi atau menitipkan uang ke pengadilan, sehingga selama proses tersebut berlangsung pengadilan akan memerintahkan kepada kita agar tetap melanjutkan pembangunan jalan tersebut," ujarnya.

Ia berharap, pemilik tanah bisa menyetujui kesepakatan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena tanah tersebut dibeli tidak untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan umum.[*/L2]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.