Kamis, 2 Oktober 2014 | 13:26 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Nasib Guru Bantu Belum Terbantu
Headline
Lambatnya pengangkatan guru bantu di Jakarta menjadi PNS disebabkan jumlahnya yang cukup banyak. - Istimewa
Oleh: Nusantara HK Mulkan
metropolitan - Jumat, 15 Februari 2008 | 15:03 WIB
INILAH.COM, Jakarta " Gelar 'pahlawan tanpa tanda jasa' tentu bukan istilah yang asing lagi di telinga publik. Peran besar seorang guru dalam mencerdaskan anak-anak bangsa telah tertanam di benak setiap warga sejak di bangku pendidikan dasar hingga sekolah lanjutan. Tapi bagaimana nasib mereka sebenarnya?

Faktanya, tak semua guru dapat bekerja tenang dengan tingkat kesejahteraan yang terbatas. Apalagi dengan hanya mengandalkan status sebagai pegawai honorer, seperti yang dialami oleh para guru bantu.

Berdasarkan data dari Forum Komunikasi Guru Bantu (FKGBI) DKI Jakarta, saat ini di Jakarta ada sekitar 10.951 orang guru bantu yang mengajar di sekolah swasta dan negeri.

Sejak pengadaan guru bantu dilakukan pemerintah pusat pada 2003, hingga kini belum satu pun yang diangkat menjadi pegawai tidak tetap (PTT) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Mereka kini mulai resah karena sejak kontrak kerja berakhir pada akhir tahun lalu, hingga kini belum ada kejelasan mengenai nasib mereka. Sehingga keresahan itu kemudian dilampiaskan dengan berdemonstrasi di Balaikota DKI Jakarta bulan lalu.

Para guru bantu ini menolak hasil verifikasi Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) DKI yang disampaikan kepada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) DKI Jakarta.

Pasalnya, berdasarkan hasil verifikasi itu hanya menghasilkan jumlah 473 orang guru. Rinciannya, tiga orang guru TK, 49 orang guru SD, 162 orang guru SMP, 79 guru SMA, 120 guru SMK, dan 60 orang guru SLB.

Kekecewaan mereka kembali bertambah karena pada tahun lalu, sebanyak 6.879 guru bantu yang mengajar di SD, SMP, dan SMA swasta di DKI Jakarta harus menunggu selama setahun untuk mendapat hak uang kesra sebesar Rp 500 ribu per orang dari Pemprov DKI.

Para guru jangan dipersulit dalam pengangkatan PNS. Daerah lain sudah selesai, bahkan sudah ada yang mendapat NIP (nomor induk pegawai), kenapa DKI justru data base-nya pun tidak ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN)," papar Syarifah Eviana, Ketua FKGBI.

Dani Anwar, Ketua Komisi E DPRD DKI menilai, jumlah yang telah ditetapkan oleh BKD DKI sangat tidak realistis dengan daftar nominasi formasi 2006 untuk guru sejumlah 3.806 orang.

Selain itu, lanjutnya, penetapan kualifikasi yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI untuk guru bantu adalah hasil sisa kualifikasi tenaga honorer yang dibiayai APBD.

Pemprov DKI Jakarta telah melanggar UU Guru dan Dosen No 14/2005 Pasal 39 ayat 3 dan 4, dengan perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN, kata Dani.

Ia juga mengatakan, Pemprov DKI telah merugikan guru bantu DKI Jakarta secara psikis. Sebab, telah mengumumkan nominasi CPNS 2006 dan diberi waktu untuk mengumpulkan persyaratan kelengkapan CPNS. Nyatanya, hingga kini berkas itu tidak ada kepastiannya.

Lambatnya pengangkatan guru bantu di Jakarta menjadi PNS, menurut Margani M Mustar, Kepala Dikmenti DKI, disebabkan jumlahnya yang cukup banyak.

Kalau di DKI sudah masuk provinsi. Kalau di daerah lain, seperti Depok, Tangerang harus melalui tingkat kabupaten. Selain itu jumlahnya sangat besar, proses verifikasi harus benar-benar dilakukan, khawatir terjadinya banyak manipulasi, jelasnya.

Menurut Margani, harus diperjelas berapa lama seorang guru bantu mengajar dan apa ijazahnya. Sehingga ntuk membuktikan semua itu membutuhkan waktu.

Dijelaskannya, guru yang diangkat adalah guru bantu yang telah mengajar 2 tahun 7 bulan dan memiliki ijazah S1. Pemerintah pusat sudah berkomitmen. Presiden yang menjamin itu, tegasnya.

Sementara Kepala Dikdas, Sylviana Murni, mengatakan, keterlambatan pencairan dana kesra guru bantu dakibatkan belum turunnya uang kesra dari APBD 2007. Sebab, walaupun SK Gubernur yang membayarkan uang tersebut telah diterbitkan harus disertai data guru Bantu.

Sedangkan data guru bantu yang diterima dari LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) DKI banyak yang tidak akurat. Ada yang orangnya sudah meninggal tapi masih terdata. Ini uang dari kas negara, makanya saya tidak mau berurusan dengan hukum akibat kesalahan data dari LPMP, tukas Sylviana.

Bagaimanapun, menjadi guru, terlepas dari statusnya, adalah sebuah pilihan hidup. Pilihan untuk mengabdi demi mencerdasan anak-anak bangsa. Itulah mengapa guru dijuluki pahlawan tanpa tanda jasa.

Namun, jangan sampai pilihan itu harus membuat guru honorer mendapat julukan baru pahlawan tanpa nilai jasa. Bagaimana mereka harus mencerdaskan anak bangsa jika gizi mereka sendiri tak tercukupi? [P1]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
1 Komentar
Lis
Rabu, 30 September 2009 | 09:22 WIB
Walaupun berita ini telah dilansir 19 bulan yang lalu, tidak ada salahnya saya tanyakan lagi, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab dengan kelanjutan status Guru bantu di DKI Jakarta? Saya juga dengar kabar bahwa honor guru bantu akan berakhir Desember 2009. Apakah itu berarti para Guru Bantu DKI tidak lagi mandapat honornya setiap bulan?
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER